JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah Inggris memberikan Rp 7 triliun kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tujuannya untuk membantu melawan deforestasi dan ilegal logging.
Dubes Owen Jenkins juga menyempatkan berkunjung paviliun COP26 yang berada di kantor KLHK pada Kamis (4/11/2021). Ia menyambut baik kerja sama kedua negara bidang lingkungan, kehutanan dan tata guna lahan selama dua dekade.
“Inggris menghargai dan berterima kasih atas kerja sama jangka panjang kami dengan Indonesia, dan kami berharap dapat mempertahankannya selama dekade mendatang, yang didukung oleh program baru senilai 350 juta pound sterling (Rp 7 triliun) yang kami umumkan minggu iniâ€, ujar Dubes Owen dalam pernyataan resmi, Jumat (5/11/2021).
Pihak kedutaan berkata Inggris ingin terus bekerja sama dengan Indonesia untuk meningkatkan mata pencaharian, mempromosikan perdagangan kayu dan produk yang legal dan berkelanjutan, serta melindungi warisan alam Indonesia yang luar biasa.
Paket investasi sebesar Rp 7 triliun ini diterima KLHK meski Menteri Siti Nurbaya Bakar baru-baru ini protes istilah deforestasi. Ia protes hal itu ketika sedang berada di Glasgow, lokasi acara iklim COP26.
"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," jelas Siti Nurbaya di media sosial.
Ucapan tersebut panen kritikan luas dari netizen. Greenpeace juga menyebut Menteri Siti membenturkan ekonomi dengan masalah eksploitasi lingkungan.
Media-media internasional juga menyorot twit dari Menteri Siti Nurbaya Bakar. BBC berkata omongan Siti Nurbaya berbeda dari janji Jokowi di COP26.
"Meski Presiden Joko Widodo menandatangani perjanjian hutan, ia (Menteri Siti) berkata pembangunan tetap prioritas top Indonesia," tulis BBC, dikutip Kamis (5/11/2021).
Media Australia, The Canberra Times, juga menyorot langkah plin-plan Indonesia terkait masalah deforestasi, sebab Menteri Siti mengatakan hal itu tidak lama setelah Jokowi berjanji di COP26.
"Menteri lingkungan Indonesia menolak rencana global untuk mengakhiri deforestasi pada 2030 sebagai hal yang 'tidak tepat dan tidak adil', beberapa hari setelah negaranya menjadi salah satu dari 100 negara lebih yang berjanji zero deforestasi," tulis The Canberra Times.
Setelah ucapannya memancing reaksi negatif dari netizen, Menteri Siti Nurbaya Bakar memberikan klarifikasi bahwa Jokowi ingin pembangunan dan perlindungan alam berjalan secara seimbang.
"Presiden Jokowi juga menekankan, setiap Kementerian dalam membangun apapun harus memperhatikan lingkungan dan dampaknya. Pesan itu telah direalisasikan dalam langkah kerja lapangan yang dalam beberapa waktu ini terus berlangsung," ucap Siti Nurbaya.(*)
