PRANCIS, KRJOGJA.com - Pemerintah Prancis menyatakan menunda proses ratifikasi kesepakatan ekstradisi dengan Hong Kong pada Senin (3/8), setelah pemerintah China mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional pada Juni lalu.
"Terkait perkembangan terkini, pemerintah Prancis tidak akan melanjutkan proses ratifikasi kesepakatan ekstradisi disetujui pada 4 Mei 2017 dengan Kawasan Pemerintahan Khusus Hong Kong," demikian isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Prancis.
Kemenlu Prancis menyatakan pengesahan dan penerapan UU Keamanan Nasional yang dinilai bertentangan dengan prinsip "satu negara dua sistem", dan dampak lain yang ditimbulkan akibat penerapan aturan itu.
"Hukum ini secara langsung berpengaruh terhadap warga negara dan kegiatan bisnis kami," demikian lanjut isi pernyataan itu. (*)
