MADINAH, KRJOGJA.com- Pemerintah melalui Panitia Penyelenggara Ibadah haji (PPIH) Arab Saudi harus hadir untuk memberikan upaya maksimal guna menjamin kesehatan jemaah haji. Sehingga dengan demikian jemaah dapat melaksanakan kegiatan dengan maksimal.
"Tentu saja pemerintah harus hadir. Misalnya saja untuk menekan angka kematian jemaah haji. Memang meninggal menjadi sebuah takdir. Tapi beda ceritanya jika jemaah meninggal setelah diupayakan kesembuhannya dengan ikhtiar maksimal. Beda kasusnya jika belum diupayakan, misalnya saja tidak pernah disentuh penyuluhan petugas. Tidak pernah dikasih tahu," ucap Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan PPIH Arab Saudi Daker Madinah dr Edi Supriyatna dalam Sosialisasi Kesehatan KKHI di Kantor Sektor 2 Madinah, Senin (26/8). Kegiatan tersebut menyasar petugas kloter yang dapat langsung bersinggungan dengan jemaah serta bergiliran di lima Sektor Madinah.
Menurut Edi, angka kematian jemaah haji pada periode yang sama di tahun sebelumnya terbilang lebih tinggi. Pasalnya hingga berita ini diturunkan tercatat 341 jemaah meninggal. Di tahun lalu pada periode hari yang sama, jumlahnya 292 jemaah meninggal. Artinya ada peningkatan sekitar 15 persen dibanding tahun penyelenggaraan haji sebelumnya."Karena itu ada tanggung jawab yang mesti dilaksanakan. Seperti halnya upaya pencegahan yang harus dilakukan," ucap Edi.
Sebab itulah petugas kloter, mulai ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, petugas kesehatan dan lainnya sebagai kepanjangan tengah pemerintah dalam melayani jemaah haji diharapkan dapat mengawal serta memberikan edukasi bagi jemaah. Salah satunya dengan mengawal jemaah resiko tinggi (risti) agar mereka dapat pulang dengan sehat dan selamat.
"Terus dikawal, khususnya bagi jemaah risti mendekati hari kepulangan ini. Karena itu kami terus lakukan edukasi ke semua sektor untuk menjaga kesehatan. Mengedukasi penggunaan alat pelindung diri (APD) agar terhindar dari gangguan kesehatan," ucap Edi. (Feb)
