MYANMAR, KRJOGJA.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut Myanmar menangkal kedatangan pejabat yang menyelidiki kekerasan militer di Rakhine. Langkah ini dilakukan setelah negara tersebut menyebut laporan pejabat tersebut bias dan tidak adil.
Yanghee Lun, Pelapor Khusus terkait situasi hak asasi manusia di Myanmar, mendapat informasi tersebut pada Rabu (20/12/2017). Aksesnya ke negara tersebut ditolak dan kesepakatan kerja samanya dibatalkan, kata PBB.
"Saya bingung dan kecewa dengan keputusan pemerintah Myanmar. Deklarasi penolakan kerja sama dengan mandat saya hanya bisa dipandang sebagai indikasi kuat yang menunjukkan ada hal buruk terjadi di Rakhine, juga di seluruh penjuru negara," ujarnya.
Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, mengatakan “tidak imparsial dan objektif ketika melaksanakan kerjanya, tidak ada rasa percaya untuknya."
Penangkalan imigrasi ini dilakukan sehari setelah media pemerintah Myanmar melaporkan sebuah kuburan massal berisi 10 jenazah ditemukan di Inn Din, utara ibu kota Rakhine, Sittwe. (*)
