MYANMAR, KRJOGJA.com - Myanmar menolak deklarasi gencatan senjata dari kelompok bersenjata Rohingya yang bertujuan untuk membuka jalur bantuan bagi ribuan pengungsi di negara bagian Rakhine. Pemerintah menyatakan tidak akan bernegosiasi dengan teroris.
Serangan militan terhadap sejumlah kantor polisi dan sebuah pangkalan militer pada 25 Agustus lalu memicu balasan tentara yang memaksa ratusan ribu warga minoritas Muslim itu mengungsi ke Bangladesh.
Menurut perkiraan para pekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa di Cox's Bazar, selatan Bangladesh, sekitar 249 ribu orang yang dalam keadaan memprihatinkan tiba di sana hanya dalam waktu 15 hari, merepotkan badan bantuan kemanusiaan.
Ribuan Rohingya yang masih berada di barat laut Rakhine tidak mempunyai tempat berteduh maupun makanan. Banyak di antara mereka masih mencoba melintasi pegunungan, semak belukar dan sawah-sawah untuk menuju ke Bangladesh.
Kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) mendeklarasikan gencatan senjata unilateral sepanjang satu bulan, mulai Minggu kemarin, agar orang-orang yang sedang kesulitan itu bisa menerima bantuan.
Dampak langkah ARSA masih belum jelas, tapi tampaknya mereka selama ini tidak bisa memberikan perlawanan berarti terhadap pasukan militer yang mengamuk di Rakhine, di mana ribuan rumah telah dibakar dan puluhan desa dihancurkan.
Deklarasi ARSA tidak ditanggapi secara formal oleh militer maupun pemerintah negara yang didominasi Buddha itu. Walau demikian, juru bicara Penasihat Negara Aung San Suu Kyi mengatakan kami tidak punya kebijakan untuk bernegosiasi dengan teroris. (*)
