HONG KONG (KRjogja.com) - Hong Kong mengalami krisis politik parah setelah pemerintah China melarang dua politisi prokemerdekaan menjabat sebagai anggota parlemen kota bekas koloni Inggris tersebut. Padahal, kedua politisi tersebut, Yau Wai-ching dan Baggio Leung, terpilih sebagai anggota dewan lewat pemilihan legislatif September 2016 lalu.
Akibat sikap Beijing yang sewenang-wenang tersebut, warga Hong Kong pro-demokkrasi pun kembali turun ke jalan pada Minggu malam, untuk berdemonstrasi mengecam pelarangan Beijing terhadap dua politisi pro-kemerdekaan. Para demonstran menilai Beijing tak menghargai proses demokrasi di Hong Kong.
Situasi protes yang berlangsung sampai Senin pagi tersebut mengingatkan warga dunia terhadap aksi unjuk rasa pro-demokrasi 2014 lalu. Pada demonstrasi kali ini, massa pemrotes tampak membawa sejumlah poster yang menuntut Kepala Eksekutif Hong Kong, Leung Chun Ying untuk mundur dari jabatannya dan mendesak Beijing untuk tak ikut campur dalam urusan internal Hong Kong.
Sempat terjadi bentrokan antara aparat dan massa demonstran lantaran massa berusaha mendobrak barikade polisi dengan menggunakan payung. Polisi menggunakan semprotan merica untuk membubarkan demonstran tetapi ini dibalas massa dengan menyorongkan payung mereka sehingga wajah mereka terlindung dari semburan merica.
Demonstrasi yang berlangsung sampai Senin pagi itu akhirnya berhasil dibubarkan. Empat demonstran ditahan dan seorang polisi dilaporkan terluka dalam bentrokan tersebut. Namun, massa prodemokrasi berjanji tak akan berhenti melawan aksi Beijing yang otoriter.
Sementara itu, aktivis senior pro-demokrasi, Emily Lau mengatakan bahwa keputusan pemerintah Hong Kong yang tunduk dengan Tiongkok tersebut, akan memicu serangkkaian protes sebagaimana yang terjadi pada 2014 lalu. Warga Hong Kong, kata Lau, saat ini sangat paham soal demokrasi sehingga mereka ini tak bisa dibungkam. "Anda tak bisa membungkam warga karena di Hong Kong saat ini banyak pelajar, mulai dari itngkat SMP sampai mahasiswa medukung demokrasi dan kemerdekaan Hong Kong," ujar Lau. (*)
