NEW DELHI (KRjogja.com) - Parahnya polusi udara di kota New Delhi menyebabkan pemerintah setempat meliburkan semua sekolah selama tiga hari. Seperti dilaporkan The Guardian, Minggu 6 November 2016, tingkat polusi udara di ibu kota India tersebut saat ini mencapai PM 2,5. Level ini sangat berbahaya karena polutan bisa mencapai paru-paru manusia yang kemudian bisa membahayakan otak dan organ tubuh lainnya. Seperti diketahui, darah membawa oksigen yang dibutuhkan otak dan organ lainnya.
Polusi udara kali ini merupakan terburuk dalam sejarah negara tersebut. Menteri Utama India Arvind Kejriwal, Minggu 6 November 2016, mengumumkan sejumlah langkah untuk melindungi warga kota Delhi dari polusi udara ayang parah tersebut. Di antaranya, sang menteri melarang kegiatan konstruksi selama lima hari ke depan, terhitung mulai hari ini. Selain itu, pemerintah juga melarang kegiatan perobohan bangunan, termasuk rumah di seluruh kawasan kota New Delhi.
Pembakaran sampah juga menjadi kegiatan terlarang sampai pekan depan. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan sejumlah buldozer untuk menghentikan pembakaran sampah di TPS Bhalsawa, TPS terbesar di kota Delhi. Pemerintah juga memerintahkan warga untuk tinggal di rumah dan sebisa mungkin juga bekerja dari rumah. "Masyarakat kami minta sebaiknya diam di rumah dan juga bekerja dari rumah saja," ujar Menteri Kejriwal.
Selain sejumah upaya tadi, pemerintah New Delhi juga memerintahkan kegiatan operasional pembangkit listrik tenaga batu bara di Badarpur, tenggara Delhi, dihentikan selama 10 hari, mulai Minggu ini. Begitu juga dengan pembangkit listrik yang menggunakan tenaga solar juga telah diminta ditutup selama 10 hari.
Menteri Kejriwal juga mendesak sejumlah pemda tetangga New Delhi untuk membuat hukum yang melarang pembakaran produk sisa pertanian. Selama ini, ratusan ribu petani di Haryana and Punjab kerap membakar lahan mereka untuk membunuh gulma dan sisa-sisa pertanian yang menyebabkan polusi udara di kawasan daratan utara India, termasuk New Delhi. Pemerintah New Delhi mendesak kegiatan tersebut harus dihentikan dengan cara menerapkan hukum yang melarang aksi tersebut. (*)
