NEW YORK (KRjogja.com) - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyambut baik putusan pengadilan Prancis yang membatalkan larangan burkini di sejumlah pantai negara tersebut. Menurut otoritas PBB, aturan yang melarang penggunaan pakaian renang burkini di Prancis merupakan reaksi konyol terhadap serangan kelompok ekstremis.
PBB juga menilai dekrit anti burkini yang diterapkan sejumlah wali kota di Prancis telah memicu stigmatisasi dan intoleransi. Seperti diketahui, larangan burkini mulai diberlakukan di tengah maraknya serangan teror di Prancis dalam dua tahun terakhir. Termasuk serangan teroris terbaru kota pantai Nice yang menewaskan 84 orang pada Juli 2016 lalu.
Sejak serangan di Nice, beberapa wali kota Prancis, termasuk wali kota Nice, menerapkan dekrit anti burkini. Saat ini, sekira 30 kota pantai di Prancis melarang wanita mengenakan burkini, pakaian renang yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah, tangan dan kaki. Larangan itu diberlakukan karena burkini dianggap sebagai simbol Islam radikal dan juga bertentangan dengan undang-undang sekulerisme Prancis.
Karena banyak warga Prancis berpandangan liberal, mereka pun memprotes penerapan dekrit antiburkini. Pasalnya, setiap orang berhak mengenakan pakaian renang apapun yang ingin mereka kenakan apakah itu bikini atau burkini dan negara tak berhak mengatur hal tersebut. (*)
