JAKARTA (KRjogja.com) - Kementerian Luar Negeri Indonesia menilai posisi KBRI Madrid di Spanyol sudah benar soal pemecatan lima pekerja staf lokalnya. Pasalnya, KBRI di seluruh negara telah menjalankan peraturan tenaga kerja sesuai dengan keputusan Konvensi Wina 1969.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan, baik menurut konvensi maupun aturan hukum di Indonesia, KBRI berhak me-review dan meninjau kembali kinerja seluruh stafnya setiap dua tahun sekali. Hal ini bertujuan agar memenuhi standar atau kualifikasi pekerja yang dibutuhkan.
"Tujuan dari review adalah untuk menyeragamkan dan meningkatkan kinerja staf KBRI. Juga dipastikan bahwa orang yang bekerja di KBRI adalah orang yang tepat. Jika penilaian bagus, ya, maka kontrak pekerja itu akan diperpanjang," kata Arrmanatha melalui keterangannya, Kamis (11/8/2016).
Kendati demikian, menurut Arrmanatha, Spanyol adalah negara yang tidak mengenal sistem kontrak, namun menerapkan sistem kerja seumur hidup. "Hal inilah yang memicu gugatan lima staf lokal yang diberhentikan sejak tahun 2007," ungkapnya. (*)
