Krjogja.com - AMERIKA - Amerika mengeluarkan hak veto dalam rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang konflik antara Palestina - Israel. Dengan demikian maka gencatan senjata dua negara tersebut gagal terwujud.
Uni Emirat Arab (UAE), yang mengajukan rancangan tersebut mengatakan bahwa mereka berupaya menyelesaikan resolusi tersebut segera karena meningkatnya jumlah korban tewas selama perang yang telah berlangsung selama 63 hari.
Rancangan resolusi tersebut menyerukan semua pihak yang bertikai untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan bagi warga sipil, menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan kepada dewan tersebut mengenai pelaksanaan gencatan senjata.
Baca Juga: Mobil Masuk Jurang Cino Mati, 1 Tewas dan 16 Luka-luka
Perwakilan Amerika untuk PBB, Robert Wood mengatakan pemerintahan Joe Biden menggunakan hak veto karena gencatan senjata akan membuat Hamas tetap berkuasa di Gaza.
"Gencatan senjata yang membiarkan Hamas tetap menguasai Gaza akan menutup kesempatan warga sipil Palestina untuk membangun sesuatu yang lebih baik bagi diri mereka sendiri," kata Wood.
Rencana gencatan senjata ini sebenarnya didukung oleh 13 anggota Dewan Keamanan di PBB. Sementara Inggris, satu dari lima anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto, memilih abstain.
Baca Juga: Driver Ojol Meninggal di Atas Motor Saat Antar Orderan
"Oleh karena itu, meskipun AS sangat mendukung perdamaian abadi di mana Israel dan Palestina bisa hidup damai dan aman, kami tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang hanya akan menjadi benih bagi perang berikutnya,” tambahnya.
Sementara itu Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkapkan kekecewaannya atas kegagalan Dewan Keamanan PBB mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera guna menghentikan pertumpahan darah di Jalur Gaza, Palestina.
“Saya sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengadopsi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza meskipun lebih dari 102 negara, termasuk Indonesia, ikut mensponsori resolusi tersebut,” kata Retno. (*)
