Antara - Jakarta - Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan agar Indonesia bersikap deeskalasi atau menahan diri terhadap situasi ketegangan geopolitik yang sedang melanda sejumlah negara di Timur Tengah.
Arahan Presiden itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sesi konferensi pers usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa siang.
"Pertama, tentu tadi Bapak Presiden membahas terkait apa yang terjadi di Timur Tengah, terutama yang terkait dengan Iran dan Israel," katanya.
Ia mengatakan sikap deeskalasi penting bagi hubungan Indonesia dengan sejumlah negara yang terlibat pertikaian perang di Timur Tengah.
Baca Juga: Suara Kayu Rilis Lagu dengan Vibes Lebaran 'Jutaan Salah Milyaran Maaf'
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menginstruksikan Kemenko Perekonomian untuk menyusun berbagai skenario mitigasi terhadap potensi defisit keuangan negara.
"Kami me-reform struktural dan menjaga ekspektasi investor dan memperkuat daya saing dan juga investasi jangka panjang di Indonesia. Jadi, kepastian itu yang harus dijaga," katanya.
Pada kesempatan sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang juga ikut serta dalam agenda rapat tersebut mengatakan Indonesia khawatir melihat perkembangan situasi di Timur Tengah.
"Kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapa pun," ujarnya.
Presiden Jokowi juga berpesan kepada Kementerian Luar Negeri RI untuk terus melakukan upaya diplomatik agar pihak-pihak terkait menahan diri dan dapat menghindari eskalasi.
Baca Juga: 4.500 Warga Antre Salaman dengan Sultan, Begini Situasinya
"Jadi, sekarang masing-masing pihak sudah mulai menghitung, jika terjadi eskalasi maka dampaknya seperti apa terhadap masing-masing negara, baik harga minyak, harga kebutuhan yang lain, maupun nilai tukar dolar dan sebagainya," katanya.
Selain Airlangga Hartarto dan Retno Marsudi, turut hadir dalam agenda rapat terbatas yang berlangsung sekitar dua jam sejak pukul 10.00 WIB itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
