Krjogja.com Bantul Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP ) bertema implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Gedung Induk Lantai III Mandhala Saba Madya Parasamya Rabu (6/11), dengan menghadirkan narasumber AA Suwantoro SPsi MSi dari Bappeda DIY.
Acara tersebut dibuka oleh Sekda Bantul Agus Budiraharja SKM MKes dan dihadiri seluruh perangkat daerah , serta perwakilan dari akademisi, organisasi kemasyarakatan dan media massa.
Sekda Bantul mengatakan, penyelenggaraan FKP ini merupakan amanat di Permen PAN- RB Nomor 16 Tahun 2017 , tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sedangkan tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi , antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat , dalam hal ini akan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga: Peringatan Hari Ibu, Ini Pesan Kapolda Hadapi Kejahatan Jalanan
Dikatakan, tema FKP ini adalah implementasi SAKIP yang merupakan rangkaian sistem yang mengintegrasikan berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data , pengklasifikasian, pentahapan , pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. " Jadi SAKIP ini diimplementasikan di seluruh perangkat daerah , mulai dari tahap perencanaan , penganggaran dan pelaporan kinerja," katanya.
Sekda Bantul juga berharap, dengan dilaksanakannya kegiatan FKP ini dapat memberikan masukan dalam upaya pencapaian peningkatan nilai evaluasi implementasi SAKIP di Kabupaten Bantul, sehingga dapat pula meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bantul untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bantul .
SAKIP memiliki beberapa fungsi , diantaranya menjamin pemerintahan yang bersih , akuntabel, dan berorientasi pada kualitas layanan publik. Mengintegrasikan sistem akuntabilitas keuangan dengan sistem perencancanaan ,penganggaran dan pelaporan kinerja. Mengintegrasikan penerapan anggaran berbasis kinerja serta menjamin setiap penggunaan keuangan negara tercatat dan dilaporkan sesuai ketentuan.( Jdm )
