Jakarta - Babak baru dalam sejarah militerisme Eropa ditandai oleh keputusan penting yang diambil Denmark. Parlemen di Kopenhagen secara bulat menyetujui kebijakan wajib militer bagi perempuan, yang mulai berlaku pada 1 Juli 2024. Para perempuan berusia 18 tahun akan mulai menerima pemberitahuan untuk mengikuti wajib militer, dengan rekrutmen dijadwalkan dimulai pada Januari 2026.
Mengutip DW Indonesia, Kamis (10/4/2025), angkatan bersenjata Denmark mengungkapkan bahwa saat ini, 25 persen dari para rekrutan sukarelawan dalam program wajib militer adalah perempuan. Masa dinas yang diwajibkan berkisar antara empat hingga dua belas bulan, bergantung pada pilihan individu setelah menyelesaikan pelatihan dasar intensif selama tiga bulan.
1. Skandinavia: Pelopor Wajib Militer Netral Gender
Wilayah Skandinavia telah lama dikenal sebagai pionir dalam penerapan kebijakan setara gender, termasuk dalam dunia militer. Norwegia, sejak Januari 2015, telah menerapkan wajib militer netral gender, menjadikan negara tersebut sebagai pelopor dalam menyetarakan peran perempuan dan laki-laki di medan tempur.
Swedia yang sempat menghapus wajib militer pada 2010, kembali mengaktifkannya pada Januari 2018 untuk seluruh warga negara berusia 18 tahun ke atas, tanpa memandang gender. Dinas militer di Swedia berlangsung antara enam hingga lima belas bulan, dengan perempuan mencakup 20 persen dari total anggota militer.
Belanda juga memiliki aturan wajib militer untuk perempuan, meskipun kebijakan tersebut telah dihentikan sejak 1997. Israel bahkan telah mewajibkan perempuan menjalani dinas militer sejak 1949, dengan durasi dua tahun bagi perempuan dan tiga tahun bagi laki-laki. Pada Juni 2024, Mahkamah Agung Israel juga memutuskan bahwa perempuan Yahudi ultra-ortodoks tidak lagi dibebaskan dari kewajiban ini.
Wajib Militer di Afrika
2. Afrika: Perempuan Ikut Angkat Senjata
Di benua Afrika, sejumlah negara telah menerapkan kebijakan wajib militer bagi perempuan. Di Eritrea, baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan menjalani dinas militer selama 16 bulan.
Negara lain seperti Chad, Guinea-Bissau, Mali, Mozambik, Cape Verde, dan Niger juga mewajibkan perempuan untuk turut serta dalam pelatihan dan penugasan militer. Meski demikian, implementasi kebijakan ini bervariasi. Di Pantai Gading, misalnya, kewajiban militer bagi perempuan belum berjalan secara luas. Sementara di Mozambik, pemerintah pada 2024 mengumumkan perpanjangan masa dinas hingga lima tahun untuk sistem selektif.
3. Asia: Ketentuan Beragam di Negara Timur
Di Asia, sejumlah negara juga menerapkan kebijakan serupa. Korea Utara sejak 2015 mewajibkan perempuan mulai usia 17 tahun untuk ikut dinas militer, dengan durasi bergantung pada tingkat pendidikan.
Timor Leste mengesahkan wajib militer bagi laki-laki dan perempuan usia 18 hingga 30 tahun pada 2020, dengan masa dinas selama 18 bulan. Namun, penerapan kebijakan ini masih menjadi tanda tanya.
Di Tiongkok, perempuan usia 18 hingga 19 tahun yang memenuhi syarat pendidikan juga diwajibkan mengikuti wajib militer, meski sifatnya lebih selektif.
