Krjogja.com - Silicon Valley - Kali ini nama Elon Musk jadi sorotan karena perusahaan Twitter yang kini di bawah kepimpinannya, menangguhkan akun sejumlah wartawan yang meliput platform media sosial itu.
Ini merupakan pertarungan terbaru soal apa yang bisa dan tidak bisa disampaikan di Twitter sejak miliarder Elon Musk mengakuisisi perusahaan itu.
Mengutip informasi dari VOA Indonesia, Senin (19/12/2022), akun wartawan The New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America dan publikasi lain menjadi gelap pada hari Kamis 15 Desember 2022.
Akun wartawan VOA, Steve Herman termasuk di antara akun yang ikut ditangguhkan oleh Twitter.
Penangguhan akun wartawan berita secara tiba-tiba itu dilakukan mengikuti keputusan Musk pada Rabu 14 Desember, untuk melarang secara permanen akun yang melacak secara otomatis pesawat jet pribadinya menggunakan data yang tersedia untuk publik.
Wartawan New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America dan beberapa kantor berita lain mendapati akun mereka telah ditangguhkan pada Kamis 15 Desember.
Penangguhan itu berlanjut hari Jumat 16 Desember dan diperluas hingga ke akun seorang kolumnis Business Insider, yang antara tahun 2018-2021 menerbitkan sejumlah artikel menyoroti apa yang disebutnya sebagai kekurangan manufaktur Tesla yang berbahaya.
Hal ini juga membuat Twitter mengubah aturannya bagi semua pengguna, yaitu melarang berbagi lokasi orang lain tanpa persetujuan mereka.
Sebagian wartawan yang diskors Kamis malam itu, telah menulis tentang kebijakan baru Twitter dan alasan Musk memberlakukannya, yang mencakup tuduhan tentang insiden penguntitan yang menurutnya telah menimbulkan dampak pada keluarganya di Los Angeles Selasa malam lalu 13 Desember.
PBB Merespons
Kekhawatiran atas penangguhan akun Twitter itu melampaui kalangan media, hingga ke PBB, yang sedang mempertimbangkan kembali keterlibatannya di Twitter.
Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan "sangat terusik dengan penangguhan secara sepihak akun Twitter sejumlah wartawan. Suara media seharusnya tidak dibungkam oleh platform yang mengaku memberi kebebasan bersuara. Dari sudut pandang kami, langkah itu menimbulkan preseden berbahaya ketika wartawan di seluruh dunia menghadapi penyensoran, ancaman fisik dan bahkan lebih buruk lagi…". (*)