Krjogja.com - JAKARTA - Sebanyak 10 komitmen pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan kapasitas dan optimalisasi program Keluarga Berencana (KB) dalam The International Conference on Family Planning (ICFP) 2022 di Pattaya, Thailand.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, dalam temu media yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.(17/7/2022).
Kita sampaikan juga pada negara lainnya, bahwa Indonesia punya 10 komitmen yang tertuang dalam Family Planning 2030 di mana ini menjadi hal penting untuk ditindaklanjuti dalam program-program yang akan datang,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan kapasitas dan optimalisasi program Keluarga Berencana (KB) dalam The International Conference on Family Planning (ICFP) 2022 di Pattaya, Thailand.
“Kita sampaikan juga pada negara lainnya, bahwa Indonesia punya 10 komitmen yang tertuang dalam Family Planning 2030 di mana ini menjadi hal penting untuk ditindaklanjuti dalam program-program yang akan datang,” ujarnya.
Hal pertama dalam 10 komitmen yang Hasto sebutkan adalah pemerintah Indonesia berupaya untuk menjamin terwujudnya pelayanan kontrasepsi berbasis hak yang bersifat sukarela, berkualitas dan komprehensif sesuai dengan hukum Indonesia.
Dalam forum internasional yang digelar pada 14-17 November 2022 tersebut, komitmen kedua pemerintah adalah meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap program KB maupun kesehatan reproduksi, termasuk penyediaan layanan kontrasepsi modern di semua tingkat sistem kesehatan.
Hasto melanjutkan komitmen ketiga pemerintah adalah memastikan pembiayaan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi. Keempat, mempromosikan penggunaan data dan indikator berbasis bukti untuk pemantauan dan evaluasi program KB.
Kelima, mitigasi risiko dampak COVID-19 dan krisis kesehatan dengan menjamin ketersediaan dan layanan kontrasepsi.
“Kami harus memitigasi risiko dari berbagai macam hal termasuk impact of COVID-19, di mana masih kita tentu harus selalu siap siaga akan adanya disaster (bencana) atau krisis yang lain,” ujarnya.
Dalam komitmen keenam, pemerintah akan menjamin terwujudnya kesehatan reproduksi remaja dengan memberikan informasi dan edukasi bagi generasi penerus yang sejahtera.
Sementara komitmen ketujuh pemerintah memaksimalkan peran masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, organisasi swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan media dalam mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR).
Hasto melanjutkan, komitmen kedelapan pemerintah adalah mengintegrasikan Program KB dengan Program Gizi Masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan tugas utama BKKBN untuk memerangi stunting melalui pemantauan gizi anak utamanya dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Komitmen kesembilan yakni mengintegrasikan pelayanan KB dengan memberikan informasi untuk mendukung pencegahan HIV/AIDS dan IMS, sebab penularan nampak mulai meningkat tajam di beberapa daerah.