BALI, KRJOGJA.com - Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 diharapkan bisa menjadi sarana bagi negara-negara untuk bertukar pikiran terkait demokrasi hingga penanganan pemulihan pasca-pandemi.
Dalam pidato pembukaannya, Menlu Retno Marsudi menekankan tiga hal terkait inklusivitas hingga kesetaraan.
"Pertama, kita harus memegang teguh prinsip keseteraan untuk memastikan pemulihan yang cepat," ujar Menlu Retno.
Menlu Retno menilai bahwa vaksin harus dapat diakses oleh semua kalangan. Ia menyampaikan bahwa jurang kesenjangan vaksinasi saat ini masih sangat lebar. 64,94% populasi negara kaya telah divaksinasi setidaknya dengan 1 dosis sementara di negara berpendapatan rendah baru 8,06%.
"Kita harus mendemokratisasikan distribusi vaksin ke semua negara utamanya yang penduduknya belum menerima dosis pertama. Saya sampaikan pengalaman Indonesia di mana kita memastikan seluruh rakyat memiliki akses setara terhadap vaksin," ujarnya.
Selanjutnya, Menlu Retno mendorong kebijakan yang inklusif untuk memastikan pemulihan bagi semua.
Dalam demokrasi, inklusivitas berarti partisipasi seluruh rakyat dalam semua aspek tata kelola pemerintah.
“Tidak ada yang boleh tertinggal dalam proses pemulihan dan semua aspirasi harus kita dengarkan sesuai dengan semangat demokrasi,†jelasnya.
Menlu Retno menyampaikan bahwa pemulihan harus dirasakan oleh seluruh rakyat, utamanya mereka yang paling rentan dan paling terdampak oleh pandemi, seperti perempuan, anak muda, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan masyarakat lokal.
Hal ketiga yang ia sampaikan adalah bahwa harus mewujudkan arsitektur ekonomi global yang adil untuk mempercepat pemulihan.
Dalam demokrasi, keadilan berarti setiap orang dapat memperoleh haknya dan mencapai kemakmuran.Artinya, setiap negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk pulih.
Laporan dari PBB dan berbagai lembaga keuangan internasional memperingatkan terjadinya kesenjangan prospek pemulihan ekonomi antar-negara.
Sekitar 90% negara maju diproyeksikan dapat mencapai level pendapatan perkapita pra-pandemi di tahun 2022. Sementara negara- negara berkembang dan LDCs akan memerlukan waktu jauh lebih lama.(*)