JEPANG, KRJOGJA.com - Setelah memantik perdebatan, pemerintah Jepang berencana memberi bantuan ekonomi kepada seluruh warga di tengah pandemi virus corona, termasuk pekerja seks komersial (PSK)
Sebelumnya, Jepang memberlakukan status darurat dalam menghadapi penyebaran virus corona. Menurut data Universitas Johns Hopkins, kasus Covid-19 di Jepang sudah mencapai 10.797 dan menelan 236 korban.
Penutupan dan pembatasan berbagai tempat keramaian juga berdampak pada berbagai sektor mata pencaharian termasuk pekerja seks di negara tersebut.
Seiring upaya menjaga jarak dengan orang lain, para PSK kehilangan klien dan kehabisan uang. Untuk meringankan beban para pekerja, Jepang meluncurkan paket stimulus besar-besaran senilai 108 triliun yen atau senilai Rp15,3 kuadriliun.
Banyak perdebatan muncul mengenai bantuan bagi para tuna susila. Ada yang menyetarakan hak PSK, tak sedikit pula yang melontarkan kritik terhadap langkah pemerintah tersebut. Ruang publik, termasuk media sosial menjadi panggung perdebatan kelayakan PSK mendapat bantuan.
Setelah beragam pro kontra muncul, PSK mendapat hak mengajukan permohonan bantuan, namun hal tersebut tak lantas membuat PSK tenang lantaran aturan yang tak jelas.
Di Jepang, PSK adalah pekerjaan ilegal. Untuk menutupi kegiatan prostitusi biasanya ditutupi dengan istilah industri kesehatan yang diperbolehkan secara hukum. (*)