BANGLADESH, KRJOGJA.com - Pengadilan Bangladesh memutuskan bagi perempuan untuk tidak perlu menyatakan status keperawanannya dalam buku nikah. Aktivis menganggap penulisan status keperawanan itu melanggar hak privasi kaum perempuan dan berpotensi menjadi penghinaan serta diskriminasi.
Hukum pernikahan di Bangladesh selama ini mengharuskan setiap calon pengantin perempuan untuk menuliskan statusnya apakah dia seorang "kumari" yang berarti perawan, janda, atau bercerai.
Pada akhir pekan lalu, Pengadilan Tinggi memerintahkan pemerintah untuk menghapus kata kumari dan menggantinya dengan kata belum menikah. Tak hanya itu, pengadilan juga mengharuskan setiap calon pengantin pria untuk menyatakan status mereka apakah lajang, bercerai, atau duda.
Keputusan itu dikeluarkan setelah kelompok aktivis perempuan mengajukan tuntutan hukum kepada pemerintah selama lima tahun terakhir untuk menghapus status keperawanan wanita dari buku nikah. (*)