JAKARTA, KRJOGJA.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku menerima banyak protes dari berbagai elemen masyarakat mengenai kebijakan sekolah delapan jam dari Senin hingga Jumat. A‎tas dasar itu, F‎raksi PPP di DPR membuka posko pengaduan Full Day School.‎
Ketua Fraksi PPP di DPR Reni Marlinawati menilai selain tidak melalui kajian, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah itu terkesan terburu-buru. Reni menambahkan, selain masyarakat, kader maupun anggota Fraksi PPP seluruh Indonesia keberatan dengan kebijakan sekolah delapan jam dari Senin hingga Jumat itu.‎
"Maka kemudian kami berinisiatif Fraksi Partai Persatuan Pembangunan membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan pelaksanaan sekolah lima hari ini," ujar Reni saat meluncurkan posko itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (03/08/2017).
Menurut Reni, PPP menilai peran posko pengaduan itu penting. "Ini akan menjadikan legitimasi keberatan masyarakat yang memang secara data betul-betul akurat," ujar anggota Komisi X DPR ini.
Reni mengatakan posko itu dibangun untuk membuktikan adanya protes masyarakat. "Dengan posko pengaduan ini lah buktinya bahwa masyarakat banyak pengaduan terkait dengan rencana itu," ungkapnya. (*)