JAKARTA (KRjogja.com) - Pada pelaksanaan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di New York, September lalu, enam negara Pasifik, melayangkan tuduhan pada Indonesia. Mereka menuding telah terjadi pelanggaran HAM di Papua.
Bukan sekali masalah Papua diangkat di Sidang Majelis Umum PBB. 2016 ini merupakan kali kedua.
Melihat kerapnya isu HAM Papua disorot dunia, Direktur Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar dalam keterangnnya menyatakan PBB telah memberikan rekomendasi soal tinjauan periodik universal (UPR) mengenai Papua kepada Pemerintah. Namun, jumlahnya tidak banyak.
"Saya tegaskan dari 150 rekomendasi yang kita terima di bawah mekanisme UPR, rekomen tentang Papua hanya lima," ucap Dicky, Rabu (14/12/2016).
UPR merupakan tinjuaun berkala terhadap performa penegakan HAM negara anggota PBB. Dasar tinjuan ini adalah Piagam PBB, Deklrasi HAM, Instrumen di HAM dan juga janji komitmen yang pernah dibuat pemerintah terkait penegakan hak asasi.
Dicky menyatakan, meski rekomen mengenai Papua tidak begitu banyak, bukan berarti masalah HAM di Bumi Cendrawasih telah usai. (*)