Banyak organisasi masyarakat sipil global sudah menyampaikan kritik bahwa TFFF terlalu berorientasi pada finansialisasi hutan dan tidak cukup menjamin perlindungan hak masyarakat. Sebagai salah satu perwakilan masyarakat sipil yang turut mengamati COP30 hingga hari terakhir, Mutia menyampaikan bahwa harapan terbesar masyarakat kepada pemerintah Indonesia adalah keterbukaan dan keberpihakan.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka seluruh proses, menjelaskan perjanjian yang ditandatangani, dan memastikan bahwa pendanaan iklim benar-benar berpihak pada masyarakat.
"Dan yang paling penting memastikan suara masyarakat adat dan komunitas lokal mendapat ruang yang layak dalam proses transisi energi dan perlindungan hutan," tegas Mutia. (Fxh)