PURWOREJO, KRJOGJA.com - Ratusan warga Desa Wadas Kecamatan Bener yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) bertekad untuk tetap menolak rencana pengukuran tanah untuk keperluan kuari batu Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, yang akan dilakukan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo. Mereka berunjukrasa di halaman kantor itu, Kamis (6/1/2022) siang.
Mereka datang dengan naik sejumlah bus, kemudian berorasi di halaman kantor. Warga juga membawa beberapa jenis komoditas hasil hutan. Puluhan petugas keamanan mengawal ujuk rasa itu.
Peserta aksi, Anwar Fajar mengatakan, unjuk rasa merupakan respons adanya surat dari BPN Purworejo berisi tentang rencana pengukuran tanah yang akan dilakukan di Desa Wadas. Dalam surat itu, katanya, pengukuran tanah rencananya dilakukan pada 13 Januari 2022. "Kami sangat keberatan dengan rencana itu, sejak dulu hingga hari ini, kami selalu konsisten menolak rencana pertambangan, aktivitas pengukuran, pengadaan tanah, dan sebagainya," tegasnya.
Selain unjuk rasa, katanya, pihak Gempadewa juga menempuh upaya hukum melalui PTUN dan kasasi Mahkamah Agung. Apabila pengukuran tetap dilakukan, lanjutnya, warga akan kembali melakukan penghadangan dan melawan.
Setelah berunjukrasa di Kantor BPN Purworejo, warga melanjutkan perjalanan ke Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) Yogyakarta. Mereka menyampaikan aspirasinya di halaman kantor itu.
Sementara itu, polemik terkait kuari Desa Wadas menjadi perhatian Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi. Kapolda menyebutkan jika gubernur, Panglima Kodam IV Diponegoro, dan polda telah berembuk untuk menyelesaikan persoalan di Wadas.
Menurutnya, sudah terbentuk teamwork yang dibentuk dengan pangdam dan gubernur untuk selesaikan proyek vital nasional Bendungan Bener. "Intinya, harus jalan itu kegiatan PSN. Nanti Gubernur sebagai pengendali keputusan penyelesaian masalahnya," tegasnya disela peresmian Rusun SBSN Vanlaar Purworejo.
Kapolda menambahkan, TNI dan Polri akan membantu mengakselerasi dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) pada berbagai kegiatan PSN dan investasi di wilayah Jawa Tengah. "Khususnya Polri, kita harus mengawal tidak hanya proyek vital, tapi juga investasi di Jawa Tengah. Polri melakukan pendampingan untuk berbagai kegiatan itu," tandasnya.
Terpisah, Kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto menambahkan, BPN akan berkoordinasi dengan para pihak terkait sebelum menentukan kebijakan terkait rencana kuari di Desa Wadas. "Sesuai dengan tuntutan warga, kami selaku pelaksana pengadaan tanah, memang harus bersinergi dengan BBWSO selaku pihak yang membutuhkan tanah," imbuhnya. (Jas)
