TEMANGGUNG, KRJOGJA.com - Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Erwin Nurachmani Prabawanti mengatakan kesuksesan pemilu tidak hanya diukur dari besarnya partisipasi masyarakat menyalurkan hak suara.
"Namun, juga peran masyarakat dalam aspek pengawasan. Sehingga nilai demokrasi terjaga, pemilu benar-benar menghasilkan sosok yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Erwin Nurachmani Prabawanti, Jumat (26/22/2021).
Dia mengatakan itu ditemui disela 'sosialisasi pengawasan partisipatif' yang digelar Bawaslu Provinsi Jateng dan Bawaslu Kabupaten Temanggung di Temanggung. Mereka yang menjadi peserta adalah organisasi kepemudaan dan ormas-ormas di Kabupaten Temanggung.
Dikatakan Erwin, Bawaslu menganggap partisipasi publik sebagai nyawa dalam proses pengawasan. Maka itu dengan melibatkan banyak orang, mencegah potensi pelanggaran akan semakin maksimal.
"Bawasalu tidak pernah berhenti bekerja sama dengan semua pihak, untuk terlibat dalam pengawasan pemilu," kata Erwin.
Dia menyampaikan pengawasan partisipatif pemilu yang dilibatkan Bawaslu di Temanggung antara lain mulai mahasiswa, lembaga pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepemudaan serta komunitas.
Erwin mengatakan pemilihan kerap kali Bawaslu menemukan adanya beberapa pelanggaran. Pelanggaran ini diantaranya persoalan politik uang, politik transaksional, ujaran kebecian dan hoax. Untuk penanganan mencegah, katanya tidak hanya dengan pendekatan formal legalistik. Melainkan, juga pendekatan kultural sehingga bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang di butuhkan.
Dia meminta pada semua pihak baik Organisasi Masyarakat (Ormas) hingga media massa untuk dapat terus bersama-sama membantu meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024. Pada Pemilu 2024 tersebut, kata dia tahapan yang akan berjalan mulai pada 2022.
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kartini Tjandra Lestari mengatakan tujuan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepemiluan dan demokrasi. Selain itu mengoptimalkan peran serta masyarakat sebagai pengawas pemilu dan mendorong masyarakat untuk peduli terhadap pemilu dan demokrasi.
"Sosialisasi ini juga bertujuan untuk membangun sinergi antara Bawaslu dan unsir masyarat untuk mewujudkan pemilu uang jujur dan adil," kata dia.
Pemateri, Yami Blumut mengatakan pemilu rawan terjadi pelanggaran sehingga diperlukan pengawasan dari semua pihak. Untuk mengawasi harus paham regulasi yang berjalan.
"Pengawasan dari masyarakat tidak harus paham secara detail aturan, tetapi setidaknya mendeteksi atau kecurigaan. Pengawas dari Bawaslu yang akan menindak lanjuti," kata mantan Komisioner KPU Temanggung ini. (Osy)
