Menkeu menambahkan untuk belanja negara masih menunjukkan kinerja yang on track dan berperan dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pengeluaran Pemerintah per akhir Oktober 2019 telah mencapai Rp 1.797,97 triliun (73,1 persen dari pagu APBN), meningkat 4,5 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018.
 Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah ousat sebesar Rp 1.121,10 triliun (68,6 persen dari pagu APBN) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 676,87 triliun (81,9 persen dari pagu APBN).
Realisasi belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan sebesar 4,7 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, utamanya diakibatkan oleh realisasi belanja bantuan sosial yang mencapai Rp 91,75 triliun (94,5 persen dari pagu APBN) atau meningkat sebesar 32,7 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Di sisi lain, realisasi TKDD tumbuh sebesar 4,71 persen atau mencapai Rp676,87 triliun atau 81,87 persen dari pagu APBN 2019. Sementara itu, realisasi belanja subsidi yang meliputi subsidi energi dan subsidi nonenergi sampai dengan akhir Oktober 2019 mencapai Rp 146,19 triliun atau 65,2 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.
Dijelaskan, di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami tekanan dan berdampak pada penerimaan perpajakan, untuk menjaga kesinambungan fiskal dan kredibilitas APBN, Pemerintah mengantisipasi pelebaran defisit yang diperkirakan mencapai 2 hingga 2,2 persen terhadap PDB, salah satunya dengan menerbitkan obligasi dalam valuta asing di bulan Oktober lalu. (Lmg)
