Diketahui, pemeriksaan laporan keuangan Garuda oleh KAP dilakukan mewakili BPK. Sebab, Undang-Undang mengatur pemeriksaan laporan keuangan BUMN diberikan kepada KAP. Namun hasilnya tetap dilaporkan dan dievalusasi kembali oleh BPK.
“BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi. Nah ini selain evaluasi kami juga memeriksa prosesnya. Hasilnya nanti setelah Lebaran diumumkan,†tegasnya.
Kejanggalan laporan keuangan Garuda mencuat setelah dua komisarisnya, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria menolak menandatangani laporan buku tahunan PT Garuda Indonesia 2018.
Pasalnya, kinerja maskapai pelat merah itu mencatatkan laba bersih USD809,84 ribu (Rp11,33 miliar).
Salah satu yang dipersoalkan kedua komisaris itu adalah kerja sama maskapai BUMN tersebut, dengan PT Mahata Aero Teknologi yang dibukukan sebagai pendapatan oleh manajemen.(*)Â
