KRjogja.com - YOGYA - Kinerja positif APBN terhadap perekonomian di DIY terus berlanjut hingga akhir Juni atau semester I 2024. Realisasi belanja negara di DIY mencapai Rp11,61 triliun sampai dengan 30 Juni 2024, tumbuh 10,51% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy). APBN sebagai instrumen fiskal yang strategis harus terus dijaga kredibilitas dan kesehatannya sehingga mampu secara efektif berperan sebagai alat pemerintah menyejahterakan masyarakat.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan akhir Juni 2024 mencapai Rp5,65 triliun (36,80% dari pagu) tumbuh sebesar 13,94 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh seluruh komponen BPP yang mengalami pertumbuhan kecuali Belanja Modal turun 8,09%. Sedangkan kinerja Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pertumbuhan sebesar 7,44%, salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan pada Dana Desa sebesar 26,74%.
Baca Juga: Pelatih Fisik PSIM Ungkap Kondisi Pemain Saat Ini, TC di Kaliurang Pengaruhi Stamina
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY Agung Yulianta mengatakan APBN memberikan dukungan fiskal di wilayah DIY melalui Belanja Pemerintah Pusat di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan Pemilu. Dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur sebesar Rp5,4 triliun yang sampai dengan akhir Juni 2024 terealisasi Rp893,47 miliar (16,48% dari pagu) dengan rata-rata progres penyelesaian 43,77%.
"Bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp1,69 triliun yang sampai dengan akhir Juni 2024 terealisasi Rp625,37 miliar (37,09%) dan rata-rata progres penyelesaian 46,78%. Output penting belanja infrasturktur antara lain preservasi jembatan 1.141,37 meter, dukungan penanganan jembatan daerah (Pandansimo) sepanjang 50 meter, dan rumah susun asrama pendidikan keagamaan Pondok Pesantren Hamalatul Quran 3 Sanden dengan progres 69,61%,” tutur Agung di Yogyakarta, Minggu (4/8/2024).
Sementara itu, Agung menyampaikan alokasi untuk bidang pendidikan sejumlah Rp2,63 triliun yang sampai dengan akhir Juni 2024 terealisasi Rp1,07 triliun (40,75% dari pagu) dengan ratarata progres penyelesaian 48,47%. Capaian ini antara lain untuk merealisasikan bantuan kepada 1.592 mahasiswa penerima KIP Kuliah, 21.127 siswa penerima BOS, dan BOPTN kepada 4 lembaga.
Baca Juga: PDIP Gelar Pertunjukan Wayang untuk Peringati Kudatuli
"Alokasi untuk Pemilu sejumlah Rp351,88 miliar yang sampai dengan Juni 2024 terealisasi Rp304,03 miliar (86,40% dari pagu) dengan rata rata progres penyelesaian 59,46%. Jumlah ini antara lain untuk merealisasikan 11 operasi pemantauan, penyelenggaraan, dan pengamanan Pemilu serta penyelesaian pengawasan dan pengaduan Pemilu," tuturnya.
Agung menambahkan realisasi pendapatan dan hibah regional DIY mencatatkan kenaikan 19,52% yoy dengan realisasi sebesar Rp4,82 triliun atau 50,78% dari target. Capaian ini terutama didorong oleh kenaikan pada cukai dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang masing masing tumbuh 33,31% dan 26,29%.
"Kenaikan PNBP secara signifikan disumbang oleh pendapatan BLU (Badan Layanan Umum) terutama realisasi pendapatan jasa pelayanan rumah sakit dan pendidikan masing masing Rp747,95 miliar dan Rp180,55 miliar," tandasnya.
Penerimaan pajak juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,82% dengan realisasi sebesar Rp2,8 triliun atau 48,97% dari target APBN Rp6,5 triliun. Penerimaan netto dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp2,1 triliun yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,85% dengan kontribusi tertinggi setoran PPh 21 sebesar 28,73% yang tumbuh sebesar 31,56% karena adanya pembayaran THR dan bonus di sektor jasa keuangan.
Baca Juga: BBPOM Yogyakarta Terus Dampingi UMKM Peroleh NIE Pangan Olahan
PPN dan PPnBM juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,63% yang disebabkan adanya pertumbuhan di sektor perdagangan besar dan eceran sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan/atau konsumsi masyarakat di DIY dengan kontribusi tertinggi dari setoran PPN dalam negeri sebesar 31,07%. Sementara itu, pembayaran PBB jatuh tempo pada triwulan IV tahun 2024 sehingga sebagian besar belum melakukan pembayaran.
"Untuk pajak lainnya masih sama dengan bulan lalu yaitu mengalami penurunan hingga 4,07%, terutama disebabkan oleh penjualan benda meterai di Kantor Pos yang berkurang dibandingkan dengan tahun lalu," pungkas Agung. (Ira)
