KRjogja.com - YOGYA - Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dan volatilitas pasar internasional, Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berhasil menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang adaptif dan responsif. APBN terbukti menjadi instrumen countercyclical yang efektif, tetap dijalankan secara hati-hati namun ekspansif guna menopang pertumbuhan dan memperkuat fondasi ekonomi nasional serta regional.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) DIY, Agung Yulianta, dalam siaran pers Senin (30/6/2025), mengungkapkan hingga akhir Mei 2025, realisasi Belanja Negara di DIY mencapai Rp7,26 triliun. Meskipun sejumlah pos belanja, terutama Belanja Barang dan Belanja Modal, mengalami kontraksi sehingga turut menekan Belanja Pemerintah Pusat (BPP), optimalisasi APBN tetap menjadi prioritas untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung program prioritas nasional.
“Belanja Negara terus dioptimalkan perannya dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintah,” ujar Agung.
Baca Juga: Mbak Yashinta Dorong Peningkatan SDM Pengelolaan Koperasi Merah Putih
Di sisi BPP, Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial masih menjadi penopang utama. Adapun blokir efisiensi anggaran secara bertahap mulai direlaksasi, sementara termin kontrak belanja modal yang melebihi 50 persen dijadwalkan pada semester II tahun ini.
Untuk sisi pendapatan, hingga Mei 2025, Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp3,85 triliun atau 36,93 persen dari target. Penerimaan Pajak menyumbang Rp2,67 triliun, dengan kontribusi utama berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 53,64 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 28,47 persen, dan Cukai sebesar 12,53 persen.
Baca Juga: Pengembangan Olahraga Prestasi, Wartawan Bukan Sekadar Penyampai Informasi
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 7,70 persen secara tahunan (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), terutama dari jasa pelayanan rumah sakit dan pendidikan, yang naik 17,26 persen.
“Kinerja APBN hingga 31 Mei 2025 tetap solid dan terjaga. APBN terus menjadi instrumen fiskal yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi serta memperkuat fondasi ekonomi nasional dan regional di tengah ketidakpastian global,” pungkas Agung. (Ira)
