Selain peluncuran layanan baru, acara juga ditandai dengan penyerahan lima unit perangkat MPOS kepada sejumlah instansi pemerintah daerah di DIY. Perangkat tersebut diharapkan menjadi sarana penunjang bagi percepatan digitalisasi layanan publik, terutama di sektor pajak dan retribusi.
Pada sesi pemaparan rencana aksi 2026, masing-masing perwakilan kepala daerah menyampaikan bahwa digital payment merupakan pondasi utama dalam membentuk digital economy. Perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor kunci, sebab keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada perangkat teknologi, melainkan juga literasi publik yang harus terus ditingkatkan.
Para peserta sepakat bahwa pembentukan cashless society harus dilakukan secara bertahap melalui peningkatan pemahaman, kesadaran, dan penguatan budaya digital. Selain itu, regulasi yang konsisten dan kolaborasi lintas sektor menjadi syarat penting dalam menjaga keberlanjutan transformasi digital.
Melalui pelaksanaan HLM TP2DD se-DIY, seluruh pemangku kepentingan berharap tercipta penyelarasan strategi dan kesepahaman dalam mempercepat digitalisasi keuangan daerah. Penguatan sinergi diyakini akan membawa DIY menuju tata kelola keuangan yang semakin modern, transparan, dan mampu mendukung kemandirian fiskal daerah.
Pada akhirnya, digitalisasi keuangan dianggap menjadi kunci bagi DIY dalam menciptakan birokrasi yang lebih responsif, pelayanan publik yang lebih efisien, serta lingkungan ekonomi yang semakin kompetitif. Transformasi ini juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di wilayah istimewa tersebut. (Ira)
