Krjogja.com, BALI - Bank Indonesia (BI) senantiasa berupaya memperkuat transparansi atau keterbukaan informasi terkait kebijakan yang akan dan telah dibuat BI.
Guna mengimplementasikan penguatan transparansi informasi maka perlu mengintensifkan komunikasi publik supaya kebijakan tersebut efektif sampai kepada masyarakat.
Relasi Media Massa dan Opinion Maker Departemen Komunikasi BI Syahman Perdymer mengatakan keterbukaan informasi diperlukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan berbagai kebijakan yang ditelurkan BI. Sebab pada akhir nya berdampak pada efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan.
"Kami dituntut mampu berkomunikasi menyesuaikan dengan masyarakat lintas generasi. Jadi tidak hanya generasi'baby boomer' sasaran komunikasi BI, namun menjangkau sampai generasi Z saat ini," katanya dalam "Capacity Building G Wartawan Ekonomi DIY 2023 di Badung Bali pada Sabtu sore (28/10/2023).
Syachman menyampaikan transparansi informasi kebijakan ini pun pada akhirnya diharapkan mampu membangun kepercayaan atau ekspektasi masyarakat. Dengan demikian dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, penyampaian informasi terus ditingkatkan di seluruh lapisan masyarakat dan setiap generasi.
"Komunikasi yang dilakukan BI ini tidak sekadar menyasar kalangan apelaku ekonomi, penentu pasar, serta media massa saja, namun perlu merambah seluruh lapisan publik. Terlebih di tengah arus informasi yang kian menguat, media sosial juga menjadi salah satu sarana penting bagi BI untuk menjangkau publik lebih luas," paparnya.
Lebih lanjut, Syachman mengungkapkan BI sendiri dituntut berkomunikasi dengan semua lapisan baik market, ekspert, media, dan publik memasuki era digital. Salah satunya sinergi dengan media massa untuk mencari formula agar berbagai informasi kebijakan yang selama ini sulit dipahami masyarakat luas menjadi lebih mudah tersampaikan.
"Tantangannya adalah gap literasi, ada yang sangat mengerti, mengerti, dan sedikit mengerti. Ini yang harus dicari pola komunikasinya agar kebijakan yang disampaikan efektif diterima masyarakat," tandasnya.
Dalam momentun yang sama, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) BI Perwakilan DIY Rifat Pasha menyatakan guna menekan ketimpangan literasi dan inklusi ekonomi masyarakat, maka edukasi, sosialisasi, dan komunikasi terus digencarkan melalui berbagai event.
Baca Juga: Ubu Villa Indonesia Gelar Hospitality Training Genjot Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan
"Literasi gap itu ada perbedaan pemahaman, contohnya inflasi dimana banyak yang menganggap kenaikan harga tertentu bisa menyebabkan inflasi, padahal kan tidak hanya itu semata. Kami pastikan edukasi, sosialisasi, serta komunikasi menjadi agenda rutin sepanjang tahun," pungkasnya. (*)