Krjogja.com Yogya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) April 2024 mencatatkan surplus sebesar Rp 75,7 triliun atau 0,3 persen dari (PDB).
“Surplus APBN April 2024 sebesar Rp 75,7 triliun atau 0,3 persen dari (PDB),” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dalam acara APBNKita di Jakarta, Senin (27/5).
Surplus tersebut berasal dari selisih pendapatan dan belanja negara. Adapun pendapatan negara mencapai Rp 924,9 triliun atau 33 persen dari target. Pendapatan ini turun 7,6 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (yoy). Sedangkan belanja mencapai Rp 849,2 triliun atau 25,5 persen dari pagu anggaran. Atau meningkat 10,9 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun keseimbangan primer tercatat positif sebesar Rp 237,1 triliun.
Baca Juga: Rempah Mampu Mempersatukan Hubungan Budaya ASEAN
Dijelaskan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 924,9 triliun, dengan rincian penerimaan pajak mencapai Rp 624,19 triliun (31,4 persen dari target.
“Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif. Pertumbuhan pajak-pajak transaksional (non-PPh Badan) menunjukkan resiliensi aktivitas ekonomi nasional. Begitu pula berdasarkan sektornya, mayoritas sektor utama tumbuh positif, menunjukkan aktivitas sektoral yang terjaga, terutama dari sektor informasi dan komunikasi, konstruksi dan real estat, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, perdagangan serta transportasi dan pergudangan,” ujarnya.
Baca Juga: Perpusnas Adakan Gerakan Indonesia Membaca Sepekan 1 Buku
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp 95,7 triliun (29,8 persen dari target APBN), tumbuh 1,3 persen (yoy), didorong penerimaan bea keluar yang tumbuh signifikan. Bea Masuk terealisasi sebesar Rp 15,7 triliun, melambat disebabkan penurunan rata-rata tarif efektif dan penurunan bea masuk dari komoditas utama. Bea Keluar terealisasi sebesar Rp 5,8 triliun, tumbuh didorong oleh kebijakan relaksasi ekspor mineral. Penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp 74,2 triliun, turun sejalan dengan kebijakan pengendalian konsumsi rokok.
Sedangkan realisasi PNBP mencapai Rp 203,3 triliun (41,3 persen dari target APBN), utamanya disumbang peningkatan kinerja BUMN Perbankan, layanan K/L, dan satker BLU. Pendapatan KND tumbuh signifikan 21,4 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp 49,6 triliun, sedangkan pendapatan SDA migas dan nonmigas melambat dengan realisasi masing-masing mencapai Rp 36,7 triliun Rp 39,2 triliun. PNBP lainnya terealisasi Rp 53,9 triliun dan BLU Rp 24,0 triliun.
Baca Juga: GNTI Sayap Partai PDIP Penggerak Program Kerakyatan
Realisasi Belanja Negara mencapai Rp 849,2 triliun (25,5 persen, dengan Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp 591,7 triliun (24,0 persen dari pagu APBN). Belanja K/L terealisasi sebesar Rp 304,2 triliun (27,9 persen dari pagu APBN) antara lain dipengaruhi oleh pembayaran JKN/KIS, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan dukungan pelaksanaan Pemilu. Belanja Non K/L terealisasi sebesar Rp 287,6 triliun (20,9 persen dari pagu APBN) antara lain dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
Adapun anggaran prioritas tahun 2024 tetap dijaga dalam rangka mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas SDM, serta merespons dinamika kesehatan dan ketahanan pangan. Realisasi belanja infrastruktur mencapai Rp 89,8 triliun (21,2 persen), pendidikan Rp 173,4 triliun (26,1 persen), kesehatan Rp 46,8 triliun (24,9 persen), dan ketahanan pangan Rp 14,8 triliun (13,0 persen).
Baca Juga: Sambang Warga di Mojayan Dekatkan Pelayanan pada Masyarakat
Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp 257,5 triliun atau 30,4 persen dari pagu, dan tumbuh 5,9 persen (yoy). Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, Dana Otsus, Dana Istimewa, dan Insentif Fiskal terealisasi masing-masing sebesar Rp 147,5 triliun, Rp 41,3 triliun, Rp 40,6 triliun, Rp25,8 triliun, Rp 1,6 triliun, Rp 0,2 triliun, dan Rp 0,5 triliun. Sementara DAK Fisik belum disalurkan karena menunggu penyampaian syarat salur.
Sementara realisasi pembiayaan anggaran on track, mencapai Rp 71,1 triliun dengan reallisasi pembiayaan utang Rp 119,1 triliun (turun 51,2 persen yoy). Pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui utang tetap manageable dengan strategi pembiayaan dilakukan secara pruden, terukur, oportunistik dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.