KRjogja.com - SLEMAN - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY menilai pentingnya upaya-upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang APBN dan keuangan negara di tengah kondisi global dan nasional yang penuh dinamika. Salah satu pemangku kepentingan yang dinilai krusial untuk dilibatkan dalam program-program tersebut yakni akademisi dan perguruan tinggi.
Kanwil DJPb DIY mewujudkannya melalui kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2024 di Ruang Seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta pada Kamis (26/9/2024). Acara ini merupakan kolaborasi Kanwil DJPb DIY dan UPN "Veteran" DIY dalam menyiarkan hasil KFR sebagai pertimbangan untuk mengambil kebijakan di bidang keuangan dengan melihat kondisi perekonomian regional.
Kegiatan Diseminasi KFR ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta, Mohamad Irhas Effendi yang disaksikan Kepala Kanwil Ditjen Pajak DIY, Erna Sulistyowati dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UPN Yogyakarta, Hendro Widjanarko. Nota kesepahaman ini terkait kerja sama kedua belah pihak di bidang pendidikan, kajian ilmiah.dan pengabdian kepada masyarakat.
Baca Juga: Camat Terseret Kasus Suap, Pemda Karanganyar Ogah Beri Bantuan Hukum
Agung Yulianta menjelaskan kegiatan ini merupakan kerja sama perdana Kanwil DJPb DIY dengan perguruan tinggi pada bidang tersebut. Dan pada kesempatan ini, UPN "Veteran" Yogyakarta menjadi pihak pertama yang diajak dalam kolaborasi tersebut. "Ini adalah kolaborasi lengkap jajaran Kemenkeu Satu dengan akademisi dan perguruan tinggi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan jajaran yang berkenan memfasilitasi kami dalam kolaborasi untuk menyiarkan lebih luas tentang literasi keuangan negara terutama APBN," ucap Agung.
Selain lingkup Kemenkeu Satu DIY, acara diseminasi ini juga dihadiri pemangku kepentingan di bidang moneter yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta sejumlah perbankan. Salah satu program yang akan diwujudkan yakni "APBN Corner" di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.
"Kami berharap MoU ini bukan hanya sekadar formalitas, tujuannya agar civitas akademika di UPN mendapatkan literasi informasi yang lengkap tentang keuangan negara terutama aspek fiskal dari Kemenkeu untuk kemudian disebarluaskan ke khalayak. Ke depan, kami juga berharap APBN Center berupa fasilitas di UPN Yogyakarta yang memberikan informasi lengkap tentang APBN, termasuk di dalamnya ada penerimaan pajak, ada Bea Cukai juga, tentang aset serta perbendaharaan negara," tutur Agung.
Baca Juga: Serentak Dilaksanakan di 52 Lokasi, UAA Pecahkan Rekor MURI Senam Cegah Stunting
Dalam kesempatan tersebut, Agung sekaligus menyampaikan pentingnya semua pihak untuk mengawal APBN agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Apalagi APBN selama ini selalu hadir di tengah kegiatan masyarakat untuk menstabilkan perekonomian serta menyokong daya beli masyarakat. Perlu diketahui APBN 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun dan yang masuk ke DIY sekitar Rp 25 triliun dan serapannya sudah mencapai 61,37 persen. Angka.yg masuk bukan angka yang kecil dan harus dikawal semua pihak.
"Selalu ada pertanyaan kenapa kita dipungut pajak. Coba bayangkan jika negara tidak memiliki pendapatan maka tidak ada subsidi yang gunanya untuk menstabilkan ekonomi, menyokong produksi, kemudian mendukung daya beli masyarakat. Kehadiran APBN tentu mendongkrak pertumbuhan ekonomi," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UPN Yogyakarta Hendro Widjanarko mewakili Rektor UPN menyatakan apresiasinya atas kerja sama dengan Kanwil DJPb DIY dalam meningkatkan literasi APBN. Menurutnya hal ini penting sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dinamika lingkungan strategis regional dan global selalu membawa implikasi langsung maupun tak langsung sehingga akan mempengaruhi ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Forpi Kota Yogya, Lahan Kosong Jangan Sampai Dijadikan Tempat Buang Sampah dan Parkir Liar
"Yang menjadi perhatian dunia adalah perubahan iklim yang telah menimbulkan bencana di berbagai belahan dunia. Kebijakan fiskal sebagai alat pemerintah mencapai sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu disusun secara efektif dan diharapkan mampu meningkatkan perbaikan kualitas indikator-indikator ekonomi makro sekaligus kesejahteraan di daerah. Keduanya menjadi indikator kesuksesan sasaran pembangunan dalam konteks nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045," terang Hendro.
Bersamaan dengan acara tersebut, digelar “Expo UMKM Pasar Tibankeu” yang dimeriahkan 44 booth UMKM di halaman Auditorium UPN "Veteran" Yogyakarta. Selama 2 hari yaitu tanggal 26-27 September 2024, para pengunjung juga dihibur dengan live music dan berbagai games berhadiah serta disediakan 200 voucher belanja UMKM juga bakal dibagikan untuk para pengunjung yang beruntung. (Ira)