Krjogja.com Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik pejabat pimpinan tingkat madya atau eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Kali ini pelantikan di lakukan sebanyak 22 Orang termasuk dua pejabat baru yang dilantik yakni Dirjen Pajak Bimo Wijayanto serta Dirjen Bea Cukai dari Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama. Sedangkan yang lainnya ada pejabat lama di posisi tetap serta ada pejabat di posisi baru.
Bimo Wijayanto sebagai dirjen pajak, menggantikan Suryo Utomo. Lalu, serta Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai, menggantikan Askolani.
"Saya, Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-sadara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Sumpah dan janji ini sakrat ke sang halik bukan kepada saya, itu adalah janji dan kontrak secara spiritual maupun secara kemanusiaan untuk menjalankan sesuai dengan sumpah jabatan yang diberikan oleh negara ,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara pelantikan 22 eselon I Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (23/5).
Baca Juga: Bupati Klaten Akan Tindak Tegas Pelaku Pungutan Pembohong
Adapun Suryo Utomo dilantik menjadi Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelejen Keuangan, sedangkan Askolani menjabat sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan.
Menkeu juga mengatakan, tugas yang diemban pejabat sekarang ini tidak mudah karena ke depan ada tantangan perekonomian dan keuangan negara akan dimanis, kompleks dan bahkan berat. Pasalnya berbagai hal harus diwaspadai mulai dari geo politik, fragmentask ekonomi dan kerjasama antara negara yang makin kompleks bahkan akan terjadi persaingan dagangan, ekonomi serta keuangan serta perang militer yang pasti akan pengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia, perdagangan dunia dan juga berpengaruh kepada perekonomian Indonesia.
Dampak langsung dari global dinamis dan kompleks adalah nyata, namun bangsa Indonesia harus bisa mengandalkan bahwa APBN adalah instrumen yang bisa menjaga bangsa Indonesia secara efektif.
Baca Juga: Bakul Ayam Asal Jogja Bawa Mahkota Puteri Inovasi dan Teknologi Puteri Indonesia 2025
“Oleh karena itu APBN harus menjadi instrumen yang bisa diandalkan, sehat, kredibel dan berkelanjutan, karena dengan APBN yang sehat, kredibel dan berkelanjutan dia mampu melaksanakan tugas sesuai Undang Undang Keuangan Negara , apakahkah fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi,” tegasnya.
Menkeu berpesan agar citra dari Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus dijaga dan ditingkatkan. Pasalnya masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun biasanya segan untuk membayar pajak.
"Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun masyarakat dan dunia usaha biasanya juga sangat segan untuk mau membayar pajak. Ini adalah kontradiksi yang harus terus-menerus dikelola. Setiap rupiah yang kita kumpulkan tidak menjadi hanya sekadar penerimaan negara, namun dia mampu untuk menjawab tantangan-tantangan struktural," tegasnya.
Baca Juga: Bupati Klaten Akan Tindak Tegas Pelaku Pungutan Pembohong
Apalagi penerimaan adalah andalan bagi negara, namun juga menjadi salah satu tantangan yang paling utama. Ia mengingatkan agar bagaimana caranya meningkatkan pajak, namun juga memberikan suatu pelayanan yang mudah untuk wajib pajak.
"Kementerian Keuangan sebagai pengelola tugas penerimaan negara harus mampu menjawab kenaikan tax ratio, perbaikan sistem coretax yang perlu untuk terus diyakinkan, mampu memudahkan wajib pajak, memberikan pelayanan yang mudah. Sementara untuk Bea dan Cukai, CEISA yang sering memberikan kemudahan namun juga pada saat yang sama sering dikeluhkan, harus terus diperbaiki," tambahnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai penempatan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak sudah tepat. Pasalnya sudah berpengalaman kerja di pajak pernah di Marinves dan Di Kandor Menko Perekonomian.