Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto berencana membangun sekolah-sekolah yang terintegrasi dari mulai tingkatan SD sampai dengan SMA yang ditujukan kepada siswa dari kelompok masyarakat kelas menengah atau mereka yang masuk dalam kategori desil 3 sampai dengan desil 6.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan kementeriannya ditugaskan untuk membuat konsep mengenai sekolah integrasi tersebut.
"Kami diperintahkan untuk memikirkan lebih dalam, mungkin semacam sekolah terintegrasi di tiap kecamatan, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK dengan fasilitas yang lengkap, fasilitas laboratorium, olahraga, bengkel ya untuk vokasional, dan seterusnya. Jadi bukan hanya tentang sains, teknologi, engineering, dan matematika, tetapi Pak Presiden menambahkan ada arts dan olahraga," kata Pratikno saat jumpa pers selepas menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam.
Baca Juga: Majelis Hakim Jatuhkan Vonis 1 Tahun 2 Bulan kepada Christiano Tarigan
Pratikno menjelaskan untuk mencetak siswa-siswa unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), pemerintah telah meluncurkan Sekolah Garuda, sementara untuk memastikan pemerataan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga dengan kategori sangat miskin (desil 1) dan miskin (desil 2), ada Sekolah Rakyat.
"Ini butuh kajian yang lebih mendalam, dielaborasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Pratikno.
Dalam kesempatan yang sama, Pratikno menjelaskan sekolah-sekolah integrasi yang nantinya dibentuk oleh pemerintah itu tidak harus sekolah baru, karena ada opsi untuk mengkonversi sekolah-sekolah negeri yang ada. Langkah itu telah dijalankan saat membentuk Sekolah Garuda.
Baca Juga: BI DIY Luncurkan QRIS Andong Wisata, Dorong Digitalisasi Pariwisata Yogyakarta
"Di Sekolah Garuda, tidak semuanya baru. Ada sebagian yang merupakan transformasi dari sekolah existing. Demikian juga dengan sekolah integrasi, tetapi ini masih terlalu dini (untuk dibicarakan, red.), karena kami juga baru saja memperoleh penugasan untuk memikirkan mengenai ini," sambung Menko PMK.
