Masyarakat Menolak Rencana Pemerintah Melakukan Revisi PP 109/2012

“Karena itu, menurut kami rencana pemerintah merevisi PP 109/2012 tidak tepat.. Sebab merevisi PP 109/2012  akan  mematikan  industri rokok  legal yang taat bayar berbagai pajak termasuk membayar cukai sekaligus ini hanya akan menaikkan jumlah produk illegal. Industri rokok yang legal juga akan semakin terpuruk dengan adanya kenaikan cukai rokok setiap tahun. Semuanya hanya akan menutup kesempatan kerja bagi para tenaga kerja yang baru menyelesaikan pendidikannya baik di jenjang sarjana maupun sekolah menengah atas. Apalagi jika industri kreatif jenis produksi rokok elektrik seperti Vape juga terkena imbas. Makin mempersulit masyarakat mencapatkan kesempatan kerja. Pengangguran akan semakin banyak dan ekonomi masyarakat semakin surat. Kemiskinan akan semakin meningkat. Karena itu pemerintah, baik kementrian keuangan maupun pihak Kementrian Kordinator Manusia dan Kebudayaan (PMK) harus memikirkan dampak buruk yang akan ditimbulkan dari revisi PP 109/2012 secara kholistik. Jangan asal kebijakan yang dipesankan pihak tertentu yang sejak dulu tidak menyukai keberadaan budaya dan industri rokok di tanah air,” papar Jamal.

Lebih lanjut Jamal  menjelaskan, Jika semua industri rokok yang legal atau sah termasuk rokok elektronik tersungkur gara gara adanya revisi PP 109/2012 dan kebijakan kenaikan cukai rokok, hal ini akan berdampak juga pada lajunya pembangunan nasional. Sebab, pendapatan pemerintah dari industri rokok komvensional dan elekrik yang jumlahnya ratusan triliun, akan hilang. Otomatisdana untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur termasuk pembiayaan bidang Kesehatan juga akan berkurang drastis. Ini akan merugikan seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu, menurut Acep Jamaludin, pihaknya akan mengadakan kegiatan Fokus Group Discusion (FGD) untuk mendapatkan banyak masukan dari berbagai kelompok masyarakat lebih luas lagi. Hasil dari FGD ini akan disampaikan baik kepada DPR RI maupun kepada pemerintah untuk bersikap lebih bijak lagi dalam membuat peraturan. Termasuk untuk tidak melakukan revisi atas PP 109/2012 jika revisi itu justru akan memberatkan dan mempersulit produksi dan pemasaran rokok elektrik maupun liquid (*)