JAKARTA, KRjogja.com - Komisi VIII DPR RI mengapresiasi langkah-langkah Kementerian Sosial RI dalam penanganan bencana. Kemensos akan meningkatkan dukungan terhadap program-program perlindungan sosial khususnya dalam penanganan terhadap dampak bencana.
Dalam kesempatan Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajarannya menyampaikan usulan relokasi untuk mendukung dan mengoptimalkan tugas-tugas Kemensos dalam program perlindungan sosial. Hal ini tidak lepas dari kondisi faktual bidang kesejahteraan sosiaal yang masih membutuhkan penanganan serius.
“Seperti diketahui, saat ini kita masih menyaksikan masih berlangsungnya pandemi Covid-19, kejadian bencana eskalasi masih cukup tinggi, serta angka kemiskinan juga masih cukup tinggi,†kata Mensos dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI, Menteri Keuangan RI, dan Kepala BNPB dengan tema Anggaran Penanggulangan Bencana, di Ruang Rapat Komisi VIII, Jakarta (16/03).
Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, dan para wakil ketua, hadir para anggota, baik secara fisik maupun daring. Kemudian para pejabat Eselon 1 di lingkungan Kemensos. Hadir pula Ketua BNPB Doni Manado dan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI Isa Rachmatawarta.
Dalam penjelasannya di hadapan anggota dewan, Mensos menyatakan bahwa, tingginya intensitas bencana selama ini, berdampak pada kebutuhan untuk penguatan tugas Kemensos mengatasi masyarakat terdampak. Kepada anggota dewan, Mensos menyatakan harapannya, untuk dapat meningkatkan optimalisasi tugas Kemensos dalam menangani bencana, dengan melakukan relokasi anggaran.
Relokasi yang diusulkan Mensos adalah pada anggaran pembangunan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) sebesar Rp319.013.536.000. Anggaran ini akan dialokasikan untuk Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp277 miliar.
“Kemudian, sebesar Rp37 miliar akan dialokasikan untuk Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebesar Rp37 miliar. Untuk pengamanan aset Poltekesos, akan kami alokasikan sebesar Rp5 miliar untuk pemagaran aset,†kata Mensos.
Kemensos juga mengusulkan relokasi anggaran Verifikasi dan Validasi Data dari semula sebesar Rp1.075.674.813.000, akan direlokasi sebesar Rp100 miliar, untuk keperluan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA). Realokasi juga dilakukan sebesar Rp50 miliar dari anggaran bencana alam dari semula Rp282.315.563.000.
Selanjutnya, optimalisasi anggaran (PSKBA), Kemensos akan mengalokasikan sisa anggaran Pembangunan Gudang sebesar Rp10 miliar dan Realokasi Pemanfaatan Kendaraan Siaga Bencana Rp30 miliar akan dialokasikan untuk bantuan makanan, bantuan peralatan evakuasi, dan penambahan tali asih Tagana.
Kemudian untuk realokasi antar program Pembangunan Poltekesos sebesar Rp37 miliar, anggaran Verifikasi dan Validasi Data sebesar Rp100 miliar akan digunakan untuk bantuan kedaruratan/on call, bantuan makanan, bantuan peralatan evakuasi, dan anggaran untuk pengiriman bantuan.
Dalam optimalisasi penanganan bencana, Mensos juga berencana meningkatkan perhatian untuk Taruna Siaga Bencana (Tagana). Hal ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja keras Tagana selama penanganan bencana.
Hal ini dengan pertimbangan, Tagana merupakan bagian dari kearifan lokal. Mensos mencontohkan, pada saat gempa dan tsunami Aceh beberapa tahun silam, di Simeuleu, yang seharusnya paling parah terdampak bencana, ternyata korban jiwa sangat sedikit.
"Ini bukti bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam penanganan bencana. Oleh karenanya saya usulkan untuk diperkuat. Tagana ini kan kekuatan lokal dan kearifan lokal. Dan mereka berada di garis depan dalam penanganan becana. Mereka juga bertugas 24 jam dengan medan tugas berat,†katanya.
