Menurut Hamid, pembelajaran jarak jauh menjadi prioritas utama Kemendikbud saat tahun Ajaran Baru ini. Evaluasi Kemendikbud tiga bulan semala pandemi Covid-19, masih ditemukan kendala saat proses PJJ terutama mengenai kesiapan infrastruktur teknologi informasi.
Merespon masalah tersebut, Kemendikbud sudah mengeluarkan kebijakan untuk meringankan siswa maupun guru yang memiliki hambatan terkait tekhnologi tersebut. Misalnya dana Bos dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.
Sementara terkait ketersiadaan jaringan internet, Kemendikbud bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk mengatasi hal tersebut.
“Masalah internet karena Kemendikbud tidak langsung menangani Internet kami komunikasi dengan menkominfo, penyedia internet, agar bisa di fasilitasi di lapangan,†sambungnya.
Kedua, lanjut Hamid, yang disiapkan Kemendikbud adalah meningkatkan kualitas guru khususnya untuk proses pembelajaran jarak jauh.
Hamid menjelaskan, dari hasil evaluasi Kemendikbud, sebanyak 60 persen guru tidak bisa mengintegrasikan bahan ajaran dengan perangkat digital saat pembelajaran jarak jauh.
Oleh karena itu, Kemendikbud telah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan guru bagiaman mengintegrasikan pelajaran dengan digital. Selain itu, pemerintah daerah dan organisasi guru juga menyelenggarakan pelatihan tersebut.
“60 persen yang tidak punya hambatan gawai, internet, mereka belum punya kecakapan yang optimal untuk mengintegrasikan PJJ ini dengan perangkat digital, nah kitamelakukan pelatihan-pelatihan,†pungkasnya.(ati)
