Selain itu juga merekomendasikan percepatan Deregulasi terkait perizinan pemanfaatan Taman Nasional sebagai Glamping Ground, berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Kemenpar juga merekomendasi untuk percepatan Deregulasi pajak bea masuk impor yang terkait dengan investasi Nomadic Tourism, berkolaborasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
"Semua sudah kita proses. Respon positif juga diberikan oleh lembaga yang membawahinya," kata Don Kardono.
Selain itu Kemenpar juga mendorong Pemerintah Daerah untuk mendata wilayahnya yang berpotensi dibangun Nomadic Tourism Amenities. Sehingga bisa segera berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata.
"Kami harapkan data dimaksud selambat-lambatnya diterima oleh Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata di tanggal 30 April 2018. Kelengkapan data antara lain Lokasi dengan titik GPS dengan menyebutkan atraksi utama (alam) di daerah tersebut," terang Don Kardono.Â
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan hasil yang luar biasa dicapai dengan cara yg tidak biasa. Destinasi digital dan nomadic tourism merupakan cara yang tidak biasa. Tetapi menjadi sebuah solusi untuk mencapai hasil yang maksimal.
