Menurut Kementerian Perekonomian, defisit neraca perdagangan Indonesia terjadi lebih karena sektor migas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya defisit perdagangan sebesar US$270 juta di Desember 2017. Defisit tersebut bersumber dari sektor migas sebesar US$1,04 miliar. Sementara untuk nonmigas tercatat surplus US$774,7 juta.Â
Salah satu penyebab utama defisit di sektor migas adalah tidak seimbangnya antara konsumsi dengan produksi migas Indonesia. Pertumbuhan konsumsi meningkat pesat seiring dengan kenaikan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Sedangkan produksi migas masih terhambat karena faktor rendahnya investasi. “Konsumsi BBM kita itu per hari sekitar 1,8 juta barel per hari, sedangkan produksinya hanya sekitar 800 ribu barel. Setiap hari, kita impor kurang lebih sekitar 1 juta barel,†kata Amien.
Di sisi lain, Pemerintah melakukan penawaran atas 26 wilayah kerja Migas kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Meski banyak pihak yang masih tertarik, namun KKKS mengakui bahwa penawaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain masih kalah menarik.Â
Padahal, Pemerintah telah memangkas lebih dari 100 peraturan terkait minerba & migas untuk menarik investasi, namun secara berturut-turut dari tahun 2015, 2016, dan 2017 capaian investasi berada di bawah sasaran. Target investasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tahun 2018 naik 35% dibandingkan realisasi tahun 2017. Salah satu pengaruhnya adalah tren kenaikan harga minyak. Target investasi tahun 2018 berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah US$12,6miliar atau Rp168 triliun.
Oleh karena itu, Amien mengutarakan bahwa pihaknya menerapkan ISO 37001 karena memang organisasinya membutuhkan. Harapannya, penerapan ISO ini akan menurunkan risiko bisnis migas dan menarik investor di sektor hulu. Dengan naiknya investasi di sektor hulu migas, lifting minyak di Indonesia diharapkan dapat meningkat, karena sumbernya tersedia," jelasnya.
Sementara itu Kepala BSN Bambang Prasetya menyatakan, SNI ISO 37001 merupakan standar manajemen internasional yang membantu suatu organisasi untuk mewujudkan tatakelola organisasi yang profesional, akuntabel, patuh, dan transparan. ISO ini setara dengan Quality Management System 9001 yang sudah banyak diadopsi oleh banyak perusahaan bisnis maupun pemerintahan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang didampingi Deputi II Yanuar Nugroho menegaskan bahwa niat untuk melakukan korupsi akan muncul ketika ada kelonggaran. "Jika ada sistem yang kokoh, instrumen yang kuat, salah satunya dengan implementasi SNI ISO 37001 ini," ujar Moeldoko.
Ia menambahkan, Kantor Staf Presiden siap untuk menjadi jembatan bagi berjalannya implementasi di lingkungan kementerian dan lembaga. Berkaitan dengan implementasi oleh SKK Migas misalnya, kementerian yang akan diajak untuk mematangkan adalah Kementerian ESDM.Â
