Harga Beras Meroket, Ini Yang Harus Dilakukan Pemerintah

JAKARTA, KRJOGJA.com - Melonjaknya harga beras dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya curah hujan yang tinggi. Menghadapi situasi ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan Bulog. 

Dalam ratas tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memaparkan, bahwa panen padi masih dilakukan namun hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Disebabkan musim hujan, hasil panen padi menurun. Dari laporannya, menggambarkan saat ini ada panen tapi memang karena ini musim hujan dan situasinya mungkin tidak sebagus yang diharapkan, tapi ada panen. 

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, ke depan harus ada perbai­kan menyeluruh terkait aturan main tata niaga beras. 

"Yeng terpenting adalah Regulasinya. Regulasi di ta­hap peredaran beras dan pen­gawasannya belum maksimal. Kalau semua sudah di-brand sejak awal tentu tidak akan begini," ujar Moeldoko di  Jakarta , Rabu (10/1/2018).

Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, pemerintah juga harus membenahi sektor hulunya. Salah satunya masalah masalah akses permodalan bagi petani. Selain itu, harus jelas dari mulai bu­didaya, pasca panen, hingga tata niaga atau proses penjualan. 

"Petani itu hanya memperoleh keuntungan kurang dari Rp 2 juta setiap bulannya. Itu terlalu kecil. Padahal petani itu harus minimim menghasilakan 7 ton, sehingga persoalan modal jadi yang pertama. Selain masalah modal, subsidi benih juga harus menjadi perhatian pemerintah," terang Moeldoko. 

Masalah ini, lanjut Moeldoko, juga bisa disebabkan karena proses distribusi benih dan pupuk yang tidak bagus. Pada saat petani butuh pupuk tapi barangnya tidak ada, kalau pun ada barangnya terlambat.