"Makanya akan kita bahas pada konsinyering dan apa-apa yang perlu didetailkan akan kita bahas lagi," ujar Azam di hadapan Puspayoga, beserta jajaranya.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Endang Srikarti Handayani mengatakan anggaran Kemenkop dan UKM idealnya sebesar Rp 5 triliun. Karena peran koperasi dan UKM sangat penting dalam menggerakan ekonomi di daerah, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta mengurangi ketimpangan sosial.
"Sekarang menyetujui saja (dinaikan) untuk bisa mengajukan anggaran yang dibutuhkan supaya berguna untuk rakyat. Ini kebutuhan. Pariwisata saja Rp 6 triliun, kenapa Kemenkop yang sudah jelas makin mengkerut. Mohon anggaran itu dibanyakin," pintanya.
Hal yang sama juga dikemukakan Anggota Komisi VI DPR lainnya, Lili Asdjudiredja. Politisi Partai Golkar ini membandingkan jumlah anggaran Kemenkop UKM pada masa pemerintahan Presiden SBY dengan pemerintahan saat ini sangat jauh sekali. Padahal menurut dia, komitmen Presiden Jokowi untuk mengembangkan sektor KUKM begitu tinggi.
"Kalau umpamanya anggaran turun saya kira akan tidak tercapai (target Kemenkop), karena ketimpangan akan makin luas. Jadi wajar kalau Kemenkop dapat anggaran lebih besar saya harap lebih dari itu," pungkas dia.(*)
