Agus mengingatkan, sebelum membuat kebijakan tersebut lebih baik pemerintah mengatasi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, bukan menempuh cara praktis dengan membebankan biaya tinggi kepada masyarakat.
"Jangan nyasar ke publik untuk gampangnya seperti kasus tax amnesty. Yang dilakukan hanya yang di dalam negeri, sedangkan sasaran utama masih sangat minim," ujarnya. (KR/Cetak)
