Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum, Iip Ilham Firman menambahkan, angka 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen yang diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Hal tersebut masih merupakan angka minimal. Bahkan saat ini, keterwakilan perempuan di parlemen periode 2019-2024 hanya 20,87 persen, dan target realistis untuk Pemilu 2024 adalah 22,5 persen.
“Kalau kita lihat jumlah pemilih dari data KPU lebih banyak perempuan, hampir 51 persen. Tetapi saat ini ada keberpihakan dari pemilih untuk tidak memilih perempuan, padahal perempuan lebih humanis dan detail,” katanya.
Iip juga menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam arena politik.
Seperti sistem pemilihan yang berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya, kaderisasi di partai politik yang belum merata, biaya politik yang tinggi, serta faktor kekerabatan dan popularitas.
Maka dari itu, Iip menambahkan, di samping pelatihan kepemimpinan untuk perempuan, pemerintah diharapkan dapat mempertegas alokasi dana hibah untuk partai politik agar sebagian anggarannya bisa digunakan untuk isu perempuan.
Baca Juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Bantah Mundur dari Kabinet
“Ke depan, kita mengetahui pemerintah memberikan bantuan ke parpol, tetapi pengaturannya belum ada. Kami KPPA akan bekerja sama dengan Kemenko PMK mengadakan pembicaraan. Agar ada bagian dari bantuan itu untuk perempuan,” pungkasnya. (Ati)
