Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PPI), Laksmi Dhewanthi ketika memberikan paparannya mengungkapkan, berdasarkan data pemantauan hotspot di provinsi rawan karhutla dari tahun 2019 - 2023, El Nino menjadi salah satu faktor yang berdampak signifikan.
Berdasarkan data KLHK, jumlah akumulasi hotspot di tahun 2023 mengalami penurunan 59.92% dibanding di tahun 2019 dan penurunan emisi sebesar 69.74% dengan perbandingan tahun yang sama.
Disebutkan Laksmi, pemantauan hotspot dari 1 Januari sampai dengan 15 Februari 2024 dibandingkan dengan 2023 pada periode yang sama terjadi kenaikan jumlah hotspot sebanyak 29 titik bila dibandingkan dengan 2023. Rencana pencegahan karhutla di tahun 2024 patroli terpadu akan dilaksanakan di 340 desa. Kegiatan pemadaman darat yang dilakukan pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 3.946 untuk luas areal terbakar kurang lebih 27.546 hektar dan kegiatan pemadaman tertinggi terjadi di Kalimantan Barat dengan kegiatan pemadaman 956 kali di tahun 2023.
Laksmi menyebutkan, rencana operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai upaya pencegahan akan dilaksanakan di 6 provinsi rawan karhutla (Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan) dengan total durasi pelaksanaan 143 hari.
“Jadi, pelaksanaannya nanti melibatkan seluruh instansi terkait seperti KLHK, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Indonesia (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan mitra kerja swasta,” kata Laksmi.
Baca Juga: Kapolda Jateng Berduka Cita Atas Meninggalnya Anggota Dalam Tugas Pengamanan Pemilu 2024
Kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tahun 2024, antara lain:
1) Meningkatkan pengawasan terutama di wilayah khusus rawan karhutla yang tidak memiliki Daerah Operasional (Daops) Manggala Agni dan daerah open akses, serta berpotensi konflik terutama pada masa transisi pemerintahan.
2) Revitalisasi sarana dan prasarana pengendalian karhutla
3) Meningkatkan kapasitas sumberdaya, terutama untuk anggota Jabatan Fungsional Manggala Agni yang baru terseleksi
4) Mengoptimalkan penggunaan Bantuan Tidak Terduga (BTT) dan penganggaran daerah lainnya untuk mendorong kegiatan pengendalian karhutla.
5) Meningkatkan penyadartahuan dan kampanye kepada masyarakat mengenai potensi karhutla. (Ati)
