Krjogja.com - JAKARTA - Per 24 Januari 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami surplus Rp 31,3 triliun atau sekitar 0,14 persen dari PDB. Surplus ini berasal selisih dari pendapatan negara yang mencapai Rp 215,5 triliun atau 7,7 persen dari target, sedangkan belanja negara mencapai Rp 184,2 triliun atau sekitar 5,5 persen dari target tahun 2024. Sedangkan keseimbangan primer mencapai Rp 61 4 triliun.
“Kinerja diawal 2024 menunjukkan kinerja yang baik dan melanjutkan Hingga 24 Januari 2024, APBN kita mengalami surplus Rp 31,3 triliun atau sekitar 0,14 persen dari PDB,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara paparan kinerja APBNKita di Jakarta, Kamis (22/02/2024).
Khusus belanja pemerintah pusat (BPP) sampai dengan akhir Januari 2024 terealisasi sebesar Rp 96,4 triliun. Ini mencapai 3,9 persen dari pagu anggaran.
Baca Juga: PSS Bantai Bhayangkara, Ajak Riak Pecah Telur di Liga Indonesia
"BPP 2024 Januari ini lebih tinggi dibandingkan 2023 dan 2022, meskipun relatif hampir sama dengan situasi 2021. Tentu ini menggambarkan tren belanja pada Januari dan karena ini karena tahun pemilu, memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan pemilu," tandasnya.
Dikatakan, untuk belanja dari Kementerian dan Lembaga (K/L) mencapai Rp 44,8 triliun atau 4,1 persen dari Pagu anggaran. “Ini terutama sangat didukung atau dijadikan rujukan oleh belanja yang berurusan dengan pemilu,” tegasnya.
Sedangkan belanja non KL mencapai Rp 51,6 triliun atau 3,8 persen dari pagu. Ini terutama untuk pembayaran pensiun. “Kalau kita lihat belanja belanja pemerintah pusat tahun 2024 Januari ini lebih tinggi dibandingkan 2023 dan 2022 meskipun relatif hampir sama dengan situasi tahun 2002. Untuk menggambarkan peran dari belanja pada bulan Januari dan karena ini adalah tahun pemilu memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan pemilu,” tegasnya.
Baca Juga: PSS Bungkam Bhayangkara, Begini Kata Risto Vidakovic
Dikatakan, dari sisi jenis belanja, untuk belanja pegawai mencapai Rp 15,3 triliun ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang Januari hanya Rp 12,1 triliun, dengan rincian intuk gaji dan tunjangan Rp 10,3 triliun lebih tinggi dari tahun 2023 yang hanya Rp 9,8 dan untuk honorarium lembur meningkat lebih dari dua kali lipat yaitu mencapai Rp 5 triliun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 2,3 triliun.
Untuk belanja barang pada bulan Januari tercapai Rp 12,9 triliun ini lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai Rp 10,1 triliun. “Ini jauh melebihi tahun-tahun pada saat terjadinya covid yang tentu pada saat itu sangat terkendala,” tegasnya.
Untuk belanja barang ini terutama dari Kementerian Agama Rp 4,6 triliun untuk pembayaran biaya operasi sekolah atau Madrasah dan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 1,7 triliun. Untuk Polri mencapai Rp 1,3 triliun.
Dalam rangka mendukung Pemilu Bawaslu dananya Rp 1 triliun. Ini pengawasan pelaksanaan pemilu. Kemenhan Rp 0,5 triliun untuk perawatan dan pemeliharaan dari barang-barang milik negara maka darat laut udara dari TNI.
Untuk belanja modal yang sebesar Rp 4,1 triliun pada bulan Januari 2024 untuk pembayaran pembangunan irigasi jaringan dan jalan mencapai Rp 900 miliar, peralatan dan mesin mencapai Rp 2,6 triliun untuk bidang dan Polri sedangkan gedung dan bangunan mencapai Rp 500 miliar terutama untuk Kementerian Kesehatan.
"Kalau kita lihat anomali tahun 2021 di gambar ini adalah pada saat itu terjadi kariogami dari proyek yang ditunda 2023 di tahun 2002 1 mungkin bukan komparasi yang baik seharusnya kita lihat," imbuhnya.
