Selain itu, Livia menyampaikan bahwa LPSK telah berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam penanganan kasus kekerasan, “Salah satunya kami bekerja sama dengan dinas sosial, misalnya untuk pengamanan pelaku, mengingat berdasarkan data, pelaku kekerasan mayoritas adalah orang terdekat.”
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Nunuk Setyowati, membagikan sejumlah praktik baik dalam pencegahan dan penanganan kekerasan yang telah diimplementasikan di daerahnya. Sejak tahun 2023, Kabupaten Gunungkidul telah mendapat predikat inklusif dan ramah anak.
“Kami terus memastikan sumber daya manusia giat menyosialisasikan pentingnya PPKSP di satuan pendidikan. Peraturan daerah dan peraturan gubernur di daerah kami terkait kekerasan ini pun telah dibentuk. Selain itu, Program Organisasi Penggerak juga sangat aktif di sekolah untuk melakukan kegiatan PPKS. Bahkan masyarakat di lingkungan RT dan RW sangat mendukung adanya PPKSP ini,” paparnya.
“Kami juga berkolaborasi dengan DWP di daerah kami, yang memiliki 23 unit dengan anggota hampir 4.000. DWP kami sering turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi tentang bagaimana sekolah menjadi ruang yang aman dan nyaman,” jelasnya.
Psikolog Anak, Mario Manuhutu, memandang bahwa segala upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak ini memang penting untuk dilakukan, terlebih ketika melihat dampaknya bagi tumbuh kembang anak.
Ia menjelaskan bahwa kekerasan yang dialami anak-anak, baik fisik, psikis, maupun seksual, akan berdampak pada perkembangan otak yang tidak optimal. “Kalau pikirannya terus dipenuhi rasa takut, anak pun tidak akan bisa belajar. Tak hanya itu, trauma ini pun akan dirasakan hingga mereka dewasa.”
Webinar yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti oleh 1.300 peserta yang hadir baik secara luring di Gedung A Kemendikbudristek, maupun secara daring melalui Zoom.
Webinar dibuka oleh Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, serta dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DWP, Dewi Arif Hakim, mewakili Ketua Umum DWP (Franka Makarim), beserta Dewan Penasehat DWP antara lain Dina Budi Arie (Kominfo), Annisa Yudhoyono (ATR/BPN), Ketut Putu Jayan (BSSN).
Ratna Mirah Arifin T (ESDM), Sritanti Rhamdani (BP2MI), Metty Herindra (Kemenhan), Ernawati Trenggono (KKP), Lilia A Dohong (KLHK), dan Nurlaili Hani'ah Kinanggi (ATR/BPN) dan para pengurus DWP provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia secara daring. (ati)
