Krjogja.com Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar,di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/12/2024) memastikan segera membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan Komisi VIII DPR RI.
"Sudah ada kalender, kan, masih reses DPR sekarang. Jadi mungkin dalam waktu singkat yang diberikan oleh DPR. Bulan ini," ujar Menag.
Kemenag sudah menentukan jumlah kuota jamaah dan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025, dan tinggal menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca Juga: Danais Dukung Penanganan Sampah di DIY
Menteri Kabinet Merah Putih tersebut menuturkan bahwa dirinya telah menyiapkan hal terbaik demi mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, termasuk saat bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah.
Hal senada disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief. Ia menjelaskan bahwa kesepakatan mengenai biaya haji harus dibahas terlebih dahulu dengan DPR."Jadi, insya Allah akan kita usulkan akhir tahun ya pada Komisi VIII dan mudah-mudahan awal tahun depan bisa dibahas BPIH. Karena, memang saat ini juga sedang reses," kata Hilman.
Meski begitu, Hilman masih enggan untuk memberikan informasi mengenai formulasi besaran biaya haji tahun ini yang telah disusun Kementerian Agama. "Mengenai angkanya. Ya nanti saja," kata Hilman.
Baca Juga: Masyarakat Harus Waspada Terhadap Potensi Cuaca Ekstrem Saat Nataru
Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama segera mengusulkan BPIH 2025 saat rapat kerja dengan Menag Nasaruddin dan Kepala BPH Mochamad Irfan Yusuf. Penyelenggaraan ibadah haji 2025 tinggal beberapa bulan lagi. Apabila merujuk pada rencana yang telah disusun Kemenag, pada 2 Mei 2025, merupakan penerbangan kloter pertama ke Tanah Suci.
Artinya, jika menghitung dari mulai hari ini hanya tinggal lima bulan lagi. Namun, sampai saat ini Komisi VIII DPR RI belum menyepakati dan menetapkan besaran biaya haji serta terkait dengan berbagai persiapan teknis lainnya, termasuk besaran kuota jamaah.(ati)
