“Sistem ini perlu diubah. Semua pihak, mulai dari pengusaha hingga pemilik barang, harus ikut bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan di jalan raya,” ungkap Djoko Setijowarno, Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI.
Kepedulian dan Kesadaran Pemerintah pada Kondisi Darurat Keselamatan
“Performa keselamatan transportasi darat saat ini berbanding terbalik dengan perannya sebagai penggerak utama angkutan orang dan barang. Regulasi seakan tidak ada, dan pemerintah seperti tidak peduli terhadap dampak buruk yang terjadi. Kecelakaan yang terus terjadi pada angkutan truk dan bus wisata perlu memperoleh atensi khusus agar tidak terus terulang dan membawa korban jiwa secara sia-sia,” ujar Darmaningtyas, Dewan Penasehat MTI sekaligus Ketua Instran.
Ia menilai lemahnya pengawasan dan penerapan regulasi semakin memperburuk kondisi keselamatan transportasi darat di Indonesia. Jangan biarkan kondisi buruk itu hanya diratapi saja, tapi harus dipecahkan secara konkrit.
Kesimpulan dan Seruan MTI
Melihat kondisi ini, MTI menegaskan perlunya tindakan segera dan komprehensif dari pemerintah. Presiden harus memimpin langsung sebuah hajatan nasional untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi darat secara menyeluruh.
Pedoman ini harus disepakati dan dipatuhi oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
Tanpa langkah tegas dan sistemik, keselamatan transportasi darat di Indonesia akan terus memburuk, menelan lebih banyak korban, dan menimbulkan kerugian dalam segala aspek yang tidak terukur, dan pada akhirnya akan menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi 8%.
MTI mendesak pemerintah untuk menjadikan keselamatan transportasi darat sebagai prioritas nasional demi menyelamatkan nyawa dan masa depan bangsa. (ati)
