Fokus riset yang dilakukan pada tahun lalu, lanjut Fauzan, mengikuti beberapa fokus yang ditetapkan oleh pemerintah, meliputi pertanian, kesehatan, kemaritiman, ketahanan pangan, transportasi, kesehatan, ekonomi hijau, hingga ekonomi biru.
Fauzan menyebutkan kalau bidang riset tahun ini diperkirakan akan semakin luas.
"Tadi salah satunya yang sudah kita bahas, yang nomor satu yang terpenting adalah sekarang swasembada pangan, energi, air, itu menjadi salah satu program utama yang kita pecahkan," ujarnya.
Namun, dia juga melihat kalau Indonesia juga masih kekurangan dana riset untuk pengembangan teknologi. Padahal menurutnya, pengembangan teknoligi diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan dalam negeri. Hak itu penting diperhatikan agar Indonesia bisa mengurangi produk impor maupun hanya kirim bahan baku ke luar negeri.
Untuk mencapai hal itu, Fauzan menegaskan perlunya dana riset dan pengembangan yang bisa dikembangkan.
"Tapi kami juga tidak berhenti dengan dana riset yang kecil, tapi juga mengembangkan kerjasama. Jadi diharapkan juga dari industri atau dari pemerintah daerah dan juga dari berbagai pemangku kementerian dapat bekerjasama. Supaya ekosistem yang kita kembangkan ini bisa berkembang lebih baik," pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah, baik dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemangkasan mencapai Rp306,69 triliun yang disebut untuk menjaga stabilitas fiskal.
Pemangkasan anggaran Kemendiktisaintek merupakan salah satu yang terbesar di antara Kementerian dan Lembaga yang ada. Besaran pemangkasan anggaran Kemendiktisaintek mencapai Rp22,54 triliun.
Pemangkasan anggaran dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi Presiden diturunkan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Surat mengatur kategori yang harus mengalami pemangkasan. Tercatat, hanya ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tidak dipangkas. (ati)
