Krjogja.com Jakarta Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025/1446 H masih dalam status aman dan terkendali. Sampai saat ini, ujar dia, tim pemantau lapangan belum menemukan kejadian luar biasa yang sangat meresahkan jamaah haji.
“Dalam pemantauan tim kami sampai saat ini, penyelenggaraan haji masih dalam kadar aman dan terkendali, dan semuanya masih bisa dikoordinasikan,” ujar Inspektur Jendral (Irjen) Kemenag Khairunas kepada wartawan di Kantor Inspektorat Jenderal Kemenag, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Komitmen Pengawasan Berdampak telah diterapkan secara konkret dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah Haji 1446 H/2025 M. Salah satu inisiatif utamanya adalah penerapan Immediate Corrective Action terhadap sejumlah temuan layanan yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan jemaah.
Baca Juga: Tiga Pemuda Aniaya perempuan di Parkiran Pasar Legi Parakan
"Pengawasan yang kami lakukan bukan hanya bersifat reaktif, tetapi langsung diikuti dengan aksi korektif di lapangan. Kami mendorong agar seluruh penyedia layanan bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kontrak dan menjaga kualitas pelayanan," ujar Inspektur Jendral (Irjen) Kemenag Khairunas .
Dalam hal akomodasi, Tim Pemantau Itjen Kemenag telah memberikan rekomendasi untuk melakukan penanganan sesegera mungkin atas laporan kamar yang tidak layak huni dan tidak sesuai kontrak, termasuk tidak tersedianya perlengkapan kamar mandi bagi jemaah.
"Cita rasa makanan adalah bagian penting dari kenyamanan jemaah selama berhaji. Karena itu, kami memastikan setiap menu yang disajikan bercita rasa khas Indonesia dan ramah bagi lansia. Chef dan bahan masakannya pun kami pastikan berasal dari Indonesia agar jemaah merasa seperti di rumah sendiri, meski sedang berada di tanah suci," ujarnya.
Baca Juga: Jelang Armuzna, Ini 9 Imbauan Penting Arab Saudi pada Petugas dan Jemaah Haji Indonesia
Pada layanan transportasi, lanjutnya, pengawasan yang dilakukan oleh Itjen juga dilakukan untuk memastikan standar layanan transportasi antar kota (Madinah–Makkah) dan bus sholawat agar nyaman, tepat waktu, serta bebas pungutan liar.
"Kami memastikan seluruh moda transportasi baik dari Madinah ke Makkah maupun sebaliknya, serta bus sholawat, berjalan sesuai standar kenyamanan dan ketepatan waktu. Tidak boleh ada pungutan liar dalam bentuk apa pun," demikian pesan Khairunas.
Saat ini, Itjen sedang menginisiasi adanya pembangunan Dashboard Layanan Haji, sebuah sistem pemantauan digital yang dirancang untuk membantu Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dalam mengelola pergerakan jemaah, terutama menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
"Dashboard ini adalah langkah awal menuju digitalisasi layanan haji yang lebih efisien dan transparan. Efektivitas layanan ini perlu didukung oleh sistem data yang terintegrasi, akurat, dan selalu diperbarui. Maka saya minta seluruh pihak, baik di tanah air maupun Arab Saudi, untuk memastikan kualitas dan konsistensi data sebagai fondasi utama keberhasilan layanan ini," katanya.(ati)
