Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Herman Khaeron menegaskan , setiap pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dipaparkan, pasir laut memiliki nilai ekonomi yang besar, namun hingga kini belum ada kepastian hukum yang jelas terkait status pengelolaannya.
“Pasir laut ini bisa bernilai ekonomi dan menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Tetapi sistem dan tata caranya harus dibuat dengan kepastian hukum, jangan sampai buka-tutup aturan. Pemerintah perlu memastikan apakah pasir laut masuk sektor kelautan dan perikanan atau pertambangan. Kalau memang mau dijalankan, bangunlah sistem yang menguntungkan negara dan rakyat, serta tetap menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujar Herman.
Herman juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan. Ia mencontohkan potensi kerusakan lingkungan bila pengelolaan pasir laut tidak terkontrol.
